Bantuan modal usaha disalurkan untuk dua UMKM, yaitu mesin pencacah rumput untuk Kelompok Tani Maju Bersama di Desa Sukasirnarasa dan mesin vacuum sealer untuk Nurholis, seorang pengusaha Tahu Omega.

Manager PLN UP3 Sumedang, Ramdani Agustiyansah, menjelaskan bahwa bantuan ini disesuaikan dengan jenis UMKM yang berbeda.

"Alhamdulillah, PLN Sumedang melalui YBM PLN telah menyalurkan bantuan modal usaha bagi penggerak ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Sumedang dan Majalengka. Kali ini adalah mesin pencacah rumput untuk usaha ternak domba dan kambing di Desa Sukasirnarasa, yang diharapkan dapat mengentaskan pengangguran dan meningkatkan ekonomi desa. Lalu ada mesin vacuum sealer untuk kemasan tahu omega. Ini baru pertama diproduksi di Sumedang dan kami berharap usaha ini bisa berkelanjutan," ujar Ramdani, dikutip Minggu (21/9/2025).

Nurholis, penerima bantuan mesin vacuum sealer, menyampaikan rasa terima kasihnya. 

"Terima kasih bapak ibu dari PLN untuk bantuan mesin ini, sangat membantu usaha saya dalam pengemasan khususnya. Jadi lebih praktis dan aman, juga pada saat pengiriman bisa memuat lebih banyak dibandingkan sebelumnya yang menggunakan thinwall. Hatur nuhun," ucap Nurholis.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menambahkan bahwa PLN akan terus berupaya mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi.

”UMKM adalah penggerak roda ekonomi masyarakat. Dengan dukungan modal usaha tersebut, kami berharap para pelaku usaha dapat lebih berdaya, mandiri, dan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga maupun lingkungan sekitar. Sehingga dapat diciptakan peluang-peluang usaha lainnya yang akan mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat menuju lebih baik," tutup Sugeng.

[Redaktur: Mega Puspita]

Pengerjaan Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) Tegangan Menengah (TM) dilakukan di Jl. Raya Tangkuban Parahu No.212, Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dengan fokus kegiatan bongkar pasang jumper SSO KBC Penyulang NLO.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 8 personel terlatih PDKB TM dikerahkan dalam kondisi sehat dan penuh semangat juang, mengedepankan aspek keselamatan kerja serta standar pelayanan terbaik.

PDKB menjadi salah satu inovasi PLN dalam melaksanakan pekerjaan teknis tanpa harus memadamkan listrik, sehingga pelanggan tetap dapat menikmati pasokan listrik yang andal meski jaringan sedang diperbaiki.

Manager PLN UP3 Cimahi, Aryta Wulandari, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya PLN untuk semakin dekat dengan pelanggan. 

“Kami terus berupaya menjaga kualitas layanan melalui kegiatan pemeliharaan yang terukur, PDKB memungkinkan kami melakukan pekerjaan tanpa mengganggu kenyamanan pelanggan, Ini adalah wujud semangat kami untuk menghadirkan listrik andal, demi mendukung aktivitas masyarakat di sektor rumah tangga, pariwisata, pendidikan, maupun bisnis yang berkembang pesat di wilayah Lembang,” jelas Aryta, dikutip Senin (15/9/2025).

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo, memberikan apresiasi atas dedikasi tim di lapangan. “Saya bangga dengan kinerja rekan-rekan PLN UP3 Cimahi yang bekerja dengan penuh komitmen dan profesionalisme.

Lembang merupakan salah satu kawasan vital dengan potensi pariwisata dan usaha yang terus tumbuh. Keandalan listrik menjadi kunci penting bagi perputaran ekonomi di wilayah ini, Melalui pemeliharaan seperti PDKB, PLN berusaha hadir tidak hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai mitra pembangunan masyarakat Jawa Barat,” ungkap Sugeng.

Lembang, yang dikenal sebagai kawasan wisata unggulan di Jawa Barat, membutuhkan dukungan infrastruktur listrik yang prima untuk menopang berbagai aktivitas, mulai dari hotel, restoran, hingga pusat perbelanjaan, Keandalan pasokan listrik juga sangat dibutuhkan oleh sektor pertanian dan pendidikan di wilayah ini.

Dengan adanya pemeliharaan rutin, PLN berupaya memastikan setiap kebutuhan pelanggan dapat terlayani dengan baik, tegasnya. 

Langkah-langkah pemeliharaan seperti ini juga menjadi bagian dari strategi PLN dalam menjaga kepercayaan pelanggan.

Tidak hanya sekadar memastikan listrik tetap menyala, tetapi juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang semakin bergantung pada energi listrik dalam aktivitas sehari-hari.

Melalui semangat kebersamaan dan kerja keras seluruh personel, PLN UP3 Cimahi percaya bahwa pelayanan yang prima hanya bisa tercapai dengan konsistensi, inovasi, dan dedikasi tanpa henti.

Pemeliharaan di Lembang ini pun menjadi salah satu bentuk nyata dari tekad PLN untuk terus hadir dan melayani sepenuh hati.

[Redaktur: Mega Puspita]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai bahwa keberadaan P2TL memiliki dimensi strategis dalam menjaga ketertiban konsumsi listrik sekaligus membangun kesadaran publik akan pentingnya pemakaian energi secara aman dan sesuai aturan.

“P2TL jangan semata dilihat sebagai langkah represif. Esensi utamanya justru ada pada edukasi. Melalui program ini, masyarakat diajak memahami bagaimana menggunakan listrik dengan benar, aman, dan bertanggung jawab,” kata Tohom, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, PLN juga perlu memperkuat pendekatan humanis agar pelaksanaan P2TL tidak menimbulkan resistensi. 

“Konsumen akan lebih menerima bila petugas P2TL menjelaskan dasar hukum, manfaat, dan risiko penggunaan listrik yang tidak sesuai. Jadi, bukan sekadar menertibkan, tetapi juga membangun kepercayaan,” ujarnya.

Tohom menambahkan, edukasi yang konsisten akan berimplikasi pada meningkatnya budaya taat aturan di kalangan konsumen listrik. 

Ia menyebut hal ini sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan ekosistem kelistrikan yang sehat.

“Kalau masyarakat paham, mereka akan sadar bahwa penggunaan listrik ilegal bukan hanya merugikan PLN, tetapi juga membahayakan keselamatan keluarga dan lingkungan sekitar,” tegasnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Relawan Martabat Prabowo-Gibran ini menekankan bahwa edukasi publik menjadi kunci untuk menciptakan keadilan energi. “Sebagai bangsa, kita perlu memastikan bahwa akses listrik tidak disalahgunakan. Energi adalah hak bersama, maka tanggung jawab kita juga kolektif,” ujarnya.

Dalam upaya memperkuat kompetensi dan integritas petugas lapangan, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sukabumi menggelar kegiatan Refreshment Petugas P2TL di kantor PLN UP3 Sukabumi, Jalan Bhayangkara No. 220. 

Kegiatan ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai prosedur, berlandaskan etika, serta menjunjung keselamatan kerja.

Petugas mendapatkan pembekalan ulang mengenai standar operasional, etika pelayanan, hingga aspek hukum terkait penertiban pemakaian listrik. 

Langkah ini menjadi bentuk kesiapan PLN menghadapi tantangan di lapangan sekaligus memperkuat budaya kerja yang profesional.

Sebelumnya, Manager PLN UP3 Sukabumi, Eka Rahma Daniati, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan juga bentuk edukasi bagi masyarakat. 

Senada, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menyebut pembaruan kompetensi petugas P2TL penting untuk menjaga keadilan pemakaian listrik sekaligus mendorong pemahaman masyarakat agar menggunakan listrik secara bijak.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa banyak warga sering mengeluhkan posisi tiang listrik yang berdiri tepat di depan rumahnya, namun tidak mengetahui cara penanganannya.

“Banyak orang kesal dengan posisi tiang listrik, tetapi tidak tahu jalan keluarnya. Padahal, ada mekanisme resmi di PLN, mulai dari pengajuan via call center 123 hingga aplikasi PLN Mobile. Jangan sampai masyarakat tergoda jalur instan yang rawan gratifikasi,” ujar Tohom di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Menurut Tohom, kesadaran konsumen sangat penting karena proses pemindahan tiang listrik tidak gratis. 

Biayanya bervariasi antara Rp1 juta sampai Rp4 juta, tergantung lokasi dan kesulitan teknis, serta wajib dibayarkan melalui sistem perbankan resmi, bukan secara tunai ke petugas.

“Prinsip transparansi harus dijaga. Kalau masyarakat sudah memahami prosedur, maka peluang penyalahgunaan kewenangan bisa ditekan. Kita tidak ingin ada kasus warga dirugikan karena ketidaktahuan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemahaman masyarakat soal detail prosedur -- mulai dari penyerahan nomor ID pelanggan, survei lapangan oleh petugas, hingga penentuan waktu pemindahan -- sebenarnya merupakan bagian dari perlindungan konsumen.

“Prosesnya memang bisa memakan waktu, tapi itu lebih baik daripada mengambil jalan pintas. Ingat, keselamatan dan keandalan jaringan listrik menyangkut kepentingan bersama. Maka setiap tahapan harus dilalui sesuai aturan,” jelasnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Forum Wartawan Media Konsumen Indonesia (FORWAMKI) ini menilai perlu ada edukasi berkelanjutan dari PLN agar publik makin paham. Ia menyarankan PLN menggencarkan sosialisasi melalui kanal digital dan komunitas warga.

“Kalau masyarakat makin paham, hubungan konsumen dan PLN akan lebih sehat. Konsumen merasa dilayani, PLN pun terhindar dari stigma negatif. Ini bentuk simbiosis yang ideal dalam layanan publik,” tambahnya.

Sebelumnya, PLN telah menjelaskan bahwa pengajuan pemindahan tiang listrik bisa dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile, tepatnya di menu pengaduan. Setelah data pelanggan diverifikasi, petugas unit PLN akan menghubungi pemohon untuk menjadwalkan survei. 

Biaya ditentukan berdasarkan kondisi lapangan, dan pembayaran wajib dilakukan melalui payment online bank (POB) untuk menjamin transparansi.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Pembangunan gardu induk, jaringan transmisi, hingga pembangkit baru yang digarap PLN UIP Maluku dan Papua (UIP MPA) dinilai menjadi fondasi penting bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa apa yang dilakukan PLN di Manokwari dan Sorong bukan hanya menghadirkan listrik, melainkan menghadirkan energi perubahan. 

“Listrik adalah urat nadi pembangunan. Tanpa listrik yang andal, sulit membayangkan sektor industri, pariwisata, pendidikan, dan layanan publik bisa bergerak maju. Apa yang dilakukan PLN di Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah wujud nyata pemerataan pembangunan,” ujarnya, Sabtu (30/8/2025).

Tohom menambahkan, pembangunan infrastruktur listrik di wilayah timur bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka jalan bagi keadilan ekonomi. 

Menurutnya, setiap kilometer jaringan transmisi dan setiap megawatt kapasitas pembangkit akan menjadi akselerator yang membawa Papua lebih dekat dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang sudah lebih maju.

“Selama ini Papua identik dengan keterisolasian, biaya logistik tinggi, dan ketergantungan pada energi fosil dalam skala kecil. Kehadiran proyek-proyek kelistrikan yang ditargetkan PLN akan mengubah wajah ekonomi Papua. Kita bicara soal multiplier effect yang sangat besar,” kata Tohom.

Tohom yang juga Ketua Umum Persatuan Pengacara Perlindungan Konsumen Indonesia (PERAPKI) ini menyebutkan bahwa aspek konsumen harus tetap menjadi perhatian utama. 

Menurutnya, keberhasilan proyek kelistrikan tidak hanya diukur dari penyelesaian konstruksi, tetapi juga dari kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. 

“Konsumen listrik di Papua berhak mendapatkan layanan yang andal, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di situlah letak esensi pembangunan infrastruktur listrik ini,” tuturnya.

Ia juga menilai kolaborasi antara PLN dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. 

“Sinergi adalah kata kunci. PLN tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah daerah harus mendukung, masyarakat harus terlibat, dan dunia usaha harus siap memanfaatkan peluang. Dengan begitu, investasi infrastruktur listrik ini tidak akan sia-sia,” ungkap Tohom.

Lebih jauh, Tohom menyebut langkah PLN sejalan dengan agenda besar pemerataan pembangunan nasional. 

“Kalau kita ingin bicara Indonesia sebagai negara maju, kita tidak bisa membiarkan Papua tertinggal. Infrastruktur listrik adalah pintu masuk untuk membawa Papua ke dalam arus utama pembangunan ekonomi nasional,” tegasnya.

Sebelumnya, General Manager PLN UIP MPA, Nur Hardiyanto, menyatakan bahwa proyek-proyek yang ditinjau pada 22–23 Agustus 2025 di Manokwari dan Sorong merupakan bagian dari strategi percepatan penyelesaian pembangunan kelistrikan. 

Menurutnya, listrik tidak hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga motor penggerak pembangunan daerah. Sementara itu, Manager PLN UPP MPA 4, Abas Joni Wibowo, menambahkan bahwa progres di lapangan terus menunjukkan tren positif meski dihadapkan pada medan yang menantang.

Dengan rampungnya proyek-proyek tersebut, keandalan sistem kelistrikan di Papua Barat dan Papua Barat Daya diharapkan meningkat signifikan. 

Hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, pendidikan, hingga kesehatan, sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba menilai kinerja PLN dalam mengawal momentum nasional ini patut diapresiasi karena pasokan listrik yang stabil menjadi faktor krusial dalam kesuksesan penyelenggaraan acara. 

“PLN tidak hanya sekadar memasok energi, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang hadir maupun yang menyaksikan melalui media. Keandalan listrik saat momentum penting seperti HUT RI ini mencerminkan komitmen PLN terhadap pelayanan publik,” ujar Tohom, Selasa (19/8/2025).

Menurut Tohom, konsistensi PLN dalam menjaga sistem kelistrikan berlapis menunjukkan adanya transformasi positif di tubuh BUMN tersebut. 

Ia menyebutkan bahwa keandalan listrik bukan hanya soal teknis, melainkan juga representasi dari ketertiban, kesiapan, dan citra bangsa di mata dunia. 

“Ketika listrik tidak padam, maka pesan yang tersampaikan adalah Indonesia mampu mengelola infrastruktur vitalnya dengan baik, bahkan dalam acara berskala besar yang melibatkan jutaan mata,” imbuhnya.

Tohom juga menilai kesiapan PLN dengan pengamanan berlapis, mulai dari subsistem, gardu induk, hingga dukungan UPS dan genset, menjadi praktik terbaik yang harus dipertahankan. 

“Pendekatan multi-layered ini adalah bentuk mitigasi risiko yang matang. Bagi konsumen, hal ini berarti mereka bisa menikmati acara tanpa khawatir, sementara bagi negara, ini adalah prestasi strategis dalam menunjukkan kapasitasnya,” kata Tohom.

Lebih jauh, Tohom yang juga Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana ini menegaskan bahwa keandalan listrik memiliki dimensi hukum dan hak konsumen. 

Ia menjelaskan, pasokan listrik yang stabil pada acara berskala nasional merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan energi yang layak dan tidak terputus. 

“Kita harus melihat listrik sebagai hak dasar yang melekat pada konsumen. Maka, ketika PLN mampu menjamin keandalan pada momen besar ini, itu sama artinya dengan menghormati dan menegakkan hak konsumen,” ucapnya.

Ia menambahkan, pencapaian ini seharusnya menjadi contoh bagi penguatan pelayanan di daerah. 

“Jika di Jakarta PLN bisa menyiapkan pengamanan empat lapis dengan tenaga personel dan infrastruktur lengkap, maka di daerah-daerah strategis pun harus dikembangkan sistem pengamanan kelistrikan serupa. Jangan sampai keandalan hanya dirasakan di pusat, sementara daerah tertinggal masih sering mengalami pemadaman,” tegas Tohom.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa juga menyampaikan apresiasi atas kesiapan PLN dalam memastikan keandalan listrik selama Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan. 

Ia menilai keberhasilan PLN tidak hanya menjamin kelancaran acara, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperlihatkan wajah Indonesia yang tertib, kreatif, dan mempesona di mata dunia. 

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menambahkan bahwa pihaknya menyiapkan strategi pengamanan berlapis dengan menurunkan ratusan personel, gardu bergerak, hingga UPS berkapasitas ribuan kVA untuk memastikan seluruh acara berjalan tanpa gangguan.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Langkah ini dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga keandalan listrik nasional di tengah tantangan pasokan energi global.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kepastian suplai LNG bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap konsistensi penyediaan listrik. 

“Keputusan SKK Migas untuk mengalihkan sebagian alokasi ekspor LNG demi kebutuhan domestik menunjukkan keberpihakan pada kepentingan nasional. Ini langkah strategis yang akan berdampak langsung pada stabilitas pasokan listrik bagi jutaan konsumen di Indonesia,” ujar Tohom di Jakarta, Minggu (10/8/2025).

Menurut Tohom, menjaga kontinuitas suplai LNG akan memperkuat ketahanan energi dan meminimalkan risiko pemadaman massal akibat kekurangan bahan bakar pembangkit. 

Ia juga menilai koordinasi yang erat antara SKK Migas, PLN EPI, dan pemerintah merupakan wujud nyata sinergi sektor energi yang patut diapresiasi. 

“Di sektor kelistrikan, gangguan pasokan sekecil apapun dapat berdampak domino pada perekonomian dan kenyamanan masyarakat. Karena itu, komitmen ini harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan,” tambahnya.

Tohom yang juga Mantan Founder KRT Tohom Purba & Partners ini mengingatkan bahwa konsumsi listrik nasional akan terus meningkat seiring pertumbuhan industri dan digitalisasi. Karena itu, pasokan LNG perlu diamankan untuk jangka panjang, tidak hanya hingga pertengahan tahun. 

“Kita perlu mengantisipasi tren kenaikan kebutuhan energi dengan memastikan kontrak jangka panjang yang menguntungkan bagi Indonesia. Jangan sampai kita bergantung pada pasar spot yang harganya fluktuatif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tohom mendorong adanya diversifikasi sumber energi tanpa mengorbankan keandalan listrik. 

“LNG adalah tulang punggung penting, tetapi kita juga harus memperkuat bauran energi dengan memaksimalkan sumber domestik, termasuk gas pipa dan energi terbarukan. Ini akan mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga global,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, mengungkapkan pihaknya tengah berupaya mengamankan pasokan LNG hingga setidaknya Juni 2025, dengan skema swap gas yang mengalihkan sebagian alokasi ekspor untuk kebutuhan dalam negeri. 

“Prinsipnya, kami berupaya maksimal agar pasokan domestik tetap terjaga,” kata Hudi.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI, Rakhmad Dewanto, menambahkan bahwa kebutuhan gas untuk pembangkit terus meningkat.

Pihaknya tengah menjajaki kemungkinan pasokan tambahan baik dari LNG maupun gas pipa, bekerja sama dengan SKK Migas, Dirjen Migas, dan produsen gas. 

“Kami ingin memastikan pasokan listrik berjalan dengan aman hingga akhir tahun,” jelas Rakhmad.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Proyek yang digagas sebagai bagian dari program nasional pengelolaan sampah berbasis energi ini dinilai sebagai terobosan penting dalam mengatasi persoalan sampah perkotaan sekaligus memperkuat ketahanan energi.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga memberikan jaminan keberlanjutan suplai listrik di daerah. 

“Pembangunan PLTSa di Yogya adalah sinyal positif bahwa pengelolaan sampah bisa menjadi sumber daya strategis, bukan beban,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).

Menurut Tohom, pengolahan sampah menjadi listrik akan memberi dampak ganda: mengurangi volume timbunan sampah yang kerap memicu masalah kesehatan dan lingkungan, serta meningkatkan pasokan energi terbarukan yang sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap transisi energi bersih. 

Ia menambahkan, jika direncanakan dengan matang, PLTSa ini bisa menjadi proyek percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia.

“Yang terpenting adalah pemilihan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan, serta pengawasan ketat dalam operasionalnya. Jangan sampai proyek ini hanya jadi monumen, tetapi harus benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Tohom.

Tohom yang juga Pemimpin Redaksi Majalah Konsumen Listrik ini mengingatkan bahwa keberhasilan proyek PLTSa di Yogyakarta sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Ia mendorong Pemkot Yogya untuk aktif mengawal proses perencanaan, khususnya terkait lokasi, kapasitas, dan kajian kelayakan yang tengah disiapkan oleh Danantara. 

“Keterlibatan masyarakat sejak awal sangat penting untuk mencegah penolakan dan memastikan dukungan penuh,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa proyek ini masih berada dalam tahap awal dengan fokus pada kajian teknis. 

Pemerintah Kota Yogyakarta, kata Hasto, telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mematangkan rencana tersebut. 

Pembangunan diproyeksikan dapat dimulai pada 2026 dan produksi listrik ditargetkan berjalan pada 2027. 

Seluruh pendanaan berasal dari Pemerintah Pusat melalui Danantara, sementara Pemkot hanya akan mengambil peran terbatas, seperti proses land clearing.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Melalui kemitraan dengan PT Ikonik Sinergi Persada, Pemkot Pangkalpinang resmi membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) pertama di Pulau Bangka dengan investasi jumbo mencapai Rp500 miliar.

Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), memberikan apresiasi atas inisiatif besar ini.

Kehadiran PLTSa ini dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap masa depan lingkungan dan ketahanan energi.

“Pangkalpinang patut dicontoh. Langkah berani ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bisa menjadi pionir dalam membalik krisis sampah menjadi peluang emas,” ujar Ketua Umum ALPERKLINAS,  KRT Tohom Purba, Kamis (7/8/2025).

Ia menyebut, di tengah stagnasi proyek-proyek energi bersih di berbagai daerah, Pangkalpinang justru berlari lebih cepat dengan mengintegrasikan pengelolaan sampah dan pembangkitan listrik secara langsung.

“Ini adalah contoh kongkret bagaimana visi pengelolaan energi dan lingkungan bisa berjalan seiring. Bayangkan, satu ton sampah menghasilkan 430 KWH listrik. Kalau 100 ton per hari? Itu cukup untuk menyuplai ribuan rumah tangga,” ungkap Tohom.

Tohom menilai, kebijakan ini sangat relevan di tengah kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan bauran energi terbarukan. 

Ia juga menyoroti dampak sosial ekonomi dari proyek ini, khususnya bagi masyarakat lokal.

“Bukan hanya bicara soal listrik. Ini juga soal pekerjaan, keterampilan baru, dan transformasi sosial. Harus dipastikan bahwa tenaga kerja lokal dilibatkan secara aktif, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tohom yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum Wahana Konsumen Indonesia ini menuturkan pentingnya pengawasan dalam operasional PLTSa tersebut. 

Ia berharap Pemkot Pangkalpinang menggandeng lembaga independen dan organisasi konsumen untuk memastikan teknologi termal yang digunakan benar-benar ramah lingkungan dan tidak menimbulkan emisi berbahaya.

“Sebagus apa pun teknologinya, tetap harus ada kontrol publik. Apalagi ini menyangkut pembakaran sampah. Transparansi menjadi kunci utama agar proyek ini bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat luas,” tuturnya.

PLTSa yang akan dibangun di kawasan Ketapang ini berdiri di atas lahan seluas 3 hektare dan ditargetkan selesai dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Selain menghasilkan listrik, sisa pembakaran juga akan dimanfaatkan sebagai bahan konblok dan pengerasan jalan.

Sebelumnya, Direktur PT Ikonik Sinergi Persada, Tedy Siswanto, menyatakan proyek ini sebagai game changer dalam sejarah pengelolaan sampah Indonesia. 

Menurutnya, pabrik ini tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di bidang teknis dan administrasi.

“Ini adalah investasi untuk masa depan Pangkalpinang. Kami berkomitmen merekrut tenaga kerja lokal dan memastikan keberlanjutan proyek ini,” kata Tedy.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menyatakan proyek ini sebagai jawaban konkret atas keresahan masyarakat soal kondisi TPA Parit 6 yang telah lama penuh sesak.

“Kami tidak tinggal diam. Ini adalah hasil kerja senyap yang akhirnya mewujud nyata. Harapan kita, setahun ke depan Pangkalpinang sudah bisa menghasilkan listrik dari sampah sendiri,” katanya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Menanggapi pernyataan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, yang mendorong pengembangan energi panas bumi di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis atas pentingnya prinsip keadilan dan keterbukaan dalam proses tersebut.

“Langkah Gubernur Melki Laka Lena patut diapresiasi karena sejalan dengan semangat kemandirian energi nasional. Namun, transisi menuju energi bersih harus berpijak pada asas keadilan dan transparansi. Jangan sampai masyarakat sekitar hanya jadi penonton dari transformasi besar ini,” tegas Tohom, Minggu (27/7/2025).

Menurut Tohom, NTT memiliki potensi luar biasa untuk menjadi provinsi pionir energi terbarukan di Indonesia. Namun, kata dia, keberhasilan program ini sangat tergantung pada kualitas partisipasi masyarakat, bukan hanya teknologi dan investasi.

“Kita bicara soal energi rakyat, bukan hanya proyek elite. Maka keterlibatan aktif masyarakat, khususnya komunitas adat dan petani lokal, harus dijamin sejak perencanaan hingga pelaksanaan,” ujarnya.

Tohom menilai pendekatan dialogis yang diambil Gubernur Melki dalam menyikapi perbedaan pandangan di lapangan sudah tepat. Ia juga menekankan perlunya tata kelola proyek yang akuntabel, terutama dalam aspek bagi hasil, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Jangan sampai proyek ini malah menimbulkan ketegangan sosial atau menciptakan ketidakadilan baru. ALPERKLINAS mendukung penuh energi bersih, asal tidak mengorbankan nilai-nilai dasar dalam perlindungan konsumen, baik konsumen listrik maupun konsumen ruang hidup,” kata Tohom.

Tohom yang juga Ketua Umum Forum Wartawan Media Konsumen Indonesia (FORWAMKI) ini menambahkan bahwa pengembangan energi di wilayah seperti Poco Leok harus menjadi model praktik terbaik nasional dalam penerapan transisi energi yang berkeadilan. 

Ia menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk PLN dan pengembang proyek, aktif membangun komunikasi yang terbuka dan jujur.

"Jangan biarkan celah komunikasi disusupi hoaks atau narasi yang memecah belah warga. Pers dan lembaga konsumen harus ikut mengawasi agar proses berjalan jernih dan berpihak pada rakyat kecil," ujar Tohom.

Lebih jauh, ia mengusulkan dibentuknya Forum Konsultasi Publik Terbuka secara berkala antara pemerintah, pengembang, masyarakat adat, dan organisasi konsumen agar semua persoalan bisa diselesaikan dalam bingkai musyawarah.

“Kalau dialognya dibuka seluas-luasnya dan datanya jujur, masyarakat akan paham dan mendukung. Justru ini kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa pembangunan bisa inklusif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan bahwa NTT telah ditetapkan sebagai provinsi energi terbarukan dan mendukung penuh pengembangan panas bumi di Poco Leok. 

Menurutnya, proyek panas bumi ini adalah bagian penting dari agenda besar transisi energi bersih.

Melki menegaskan, “Ini soal masa depan energi dan pembangunan di NTT. Tapi prinsipnya tetap: jika masyarakat menolak, maka proyek akan dievaluasi. Yang penting semua harus melalui dialog.”

Proyek serupa di Ulumbu, yang telah berlangsung selama 13 tahun, dijadikan rujukan oleh Pemprov NTT sebagai contoh bahwa energi panas bumi bisa berjalan dengan damai dan memberi manfaat nyata bagi warga. 

Tokoh adat Desa Wewo, Petrus Mararaget, menyatakan bahwa pihak PLN telah menjalankan seluruh proses adat dengan penuh hormat, dan masyarakat menyambut baik kehadiran mereka.

“Kami anggap orang PLN sudah seperti anak kami,” ujar Petrus dengan haru.

Sementara itu, warga Gendang Lelak, Yohanes Haman, juga menyambut baik pengembangan PLTP Ulumbu 5–6 karena dianggap membuka lapangan kerja dan membawa harapan listrik bagi warga yang selama ini belum teraliri.

“Banyak anak-anak kami yang butuh pekerjaan. Infrastruktur ini membawa harapan,” kata Yohanes.

Di sisi lain, PLN melalui program TJSL juga telah melibatkan warga Poco Leok dalam berbagai kegiatan pemberdayaan seperti budidaya hortikultura, bantuan bibit ternak, hingga pelatihan konversi motor listrik untuk pelajar SMK setempat.

[Redaktur: Mega Puspita]

Langkah konkret berupa kerja sama antara Pemerintah Daerah Indramayu dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) dalam mengelola limbah dan sampah menjadi sumber energi listrik, dinilai sebagai terobosan progresif menuju transisi energi berkelanjutan dan pencapaian Net Zero Emission (NZE).

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi dan didorong secara nasional. 

Menurutnya, sinergi semacam ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau korporasi besar, tetapi juga bisa dimulai dari tingkat daerah.

“Ini contoh nyata bahwa daerah seperti Indramayu bisa mengambil peran penting dalam transformasi energi nasional. Pemanfaatan limbah pertanian, perkebunan, dan sampah kota sebagai energi alternatif bukan hanya cerminan inovasi, tapi juga bentuk keberpihakan pada masa depan bumi dan generasi mendatang,” ujar Tohom, Sabtu (26/7/2025).

Tohom menambahkan bahwa prinsip waste to energy berbasis ekonomi sirkular akan menciptakan ekosistem yang inklusif. 

Dalam pandangannya, jika dimanajemen dengan benar, inisiatif ini tidak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesadaran publik soal pengelolaan limbah, dan memperkuat kemandirian energi di tingkat lokal.

“Inilah yang saya sebut sebagai ekonomi hijau berkeadilan, di mana rakyat bukan sekadar objek, tetapi turut berperan sebagai subjek dalam rantai nilai energi ramah lingkungan,” jelas Tohom.

Lebih lanjut, Tohom yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pengacara Perlindungan Konsumen Indonesia (PERAPKI), menekankan pentingnya aspek perlindungan konsumen dalam implementasi kerja sama semacam ini. 

Ia menyoroti perlunya transparansi, akuntabilitas, dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat serta dampak dari program ini, baik dari sisi lingkungan maupun tarif listrik.

“Transisi energi harus tetap berpihak pada konsumen. Jangan sampai proyek hijau ini justru membebani masyarakat kecil. Justru sebaliknya, ia harus menghadirkan manfaat nyata berupa tarif listrik yang terjangkau, stabilitas pasokan, serta pengurangan polusi,” tegas Tohom.

Tohom juga menyarankan agar konsep Green Economy Village yang disinggung dalam rapat antara PLN dan Pemda Indramayu tidak berhenti pada jargon atau pilot project, tetapi ditindaklanjuti dengan regulasi daerah, insentif bagi pelaku usaha hijau, dan partisipasi aktif masyarakat melalui koperasi energi.

“Jangan biarkan Indramayu berjalan sendiri. Ini bisa jadi model nasional untuk pembangunan berkelanjutan berbasis energi lokal,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam rapat yang digelar di ruang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Indramayu, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Indramayu, Iing Kuswara menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan mengoptimalisasi pemanfaatan limbah dan sampah dari sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, hingga rumah tangga menjadi sumber energi alternatif.

“Salah satu tujuan dari pembahasan draft kerja sama ini adalah mengoptimalisasi lahan kritis dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekosistem biomassa,” ujar Iing Kuswara.

Sementara itu, perwakilan dari PT PLN EPI, Erfan J menyatakan bahwa fokus utama diskusi adalah penyesuaian draf kesepakatan kerja sama agar selaras dengan visi transisi energi dan target NZE yang ambisius. 

Ia mengungkapkan pentingnya keselarasan antar pihak dalam membangun sistem energi berbasis limbah yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, DKPP, hingga unsur Tapem, serta sejumlah perwakilan dari PLN EPI seperti M. Maulana, Haris Hartanto, dan Rety Hand melalui fasilitas daring.

[Redaktur: Mega Puspita]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyebut program listrik gratis tersebut merupakan kebijakan yang sangat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

“Langkah ini jelas menyentuh langsung kebutuhan paling dasar warga tidak mampu. Negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tapi sebagai pelindung yang nyata. Ini bukan slogan, ini kebijakan yang mengubah hidup,” tegas Tohom, Jumat (25/7/2025).

Menurut Tohom, banyak masyarakat di pedesaan yang selama ini hanya bisa ‘numpang’ listrik dari rumah tetangga atau orang tua karena tidak mampu membayar biaya sambungan baru. 

Situasi ini tidak hanya menyulitkan secara teknis, tetapi juga menciptakan ketergantungan sosial yang tidak sehat dalam jangka panjang.

“Ketika satu rumah tangga akhirnya bisa memiliki sambungan listrik sendiri, itu bukan sekadar soal lampu yang menyala, tapi soal martabat. Inilah keadilan energi yang sesungguhnya,” ujarnya.

Program BPBL yang diluncurkan oleh Kementerian ESDM menargetkan rumah tangga miskin sebagai penerima manfaat. 

Setiap rumah tangga mendapatkan sambungan daya 900 VA, tiga titik lampu, satu stop kontak, serta voucher listrik Rp100 ribu.

Selain itu, penerima manfaat juga memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai bukti bahwa instalasi listrik telah memenuhi standar keselamatan.

Dampak Multidimensi

Tohom mengungkapkan bahwa manfaat dari listrik tidak bisa diukur hanya dalam bentuk kilowatt-hour semata, melainkan juga menyentuh aspek pendidikan, ekonomi rumah tangga, dan kesehatan. 

Anak-anak di rumah bisa belajar lebih baik di malam hari, ibu rumah tangga dapat lebih produktif, dan pelaku usaha kecil bisa mulai merintis bisnis berbasis rumahan.

“Bayangkan keluarga yang sebelumnya hidup dalam gelap, kini bisa menikmati penerangan, kipas angin, bahkan rice cooker. Itu mengubah cara hidup. Di sinilah pentingnya keberpihakan kebijakan,” kata Tohom.

Lebih lanjut, Tohom memuji kolaborasi antara Kementerian ESDM dan PLN dalam menyukseskan BPBL. Ia menilai, sinergi antar-lembaga ini merupakan contoh ideal dari pelayanan publik yang efisien dan akuntabel. 

Namun ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan di lapangan.

“Jika ada pungutan liar atau oknum yang mencoba menyalahgunakan program ini, segera laporkan. Karena listrik gratis untuk masyarakat miskin ini adalah hak, bukan hadiah,” tegasnya.

Percepatan Pengentasan Kemiskinan Energi

Tohom yang juga Mantan Ketua Badan Pembina Perkumpulan Konsuil ini menilai BPBL sebagai langkah strategis untuk mempercepat pengentasan energy poverty atau kemiskinan energi. 

Ia mengatakan, selama ini banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati manfaat pembangunan hanya karena tidak memiliki akses listrik.

“Kemiskinan energi itu nyata. Kita tidak bicara soal lampu saja, tapi soal peluang. Ketika rumah warga miskin teraliri listrik, mereka ikut terhubung dengan dunia yang lebih luas: informasi, teknologi, dan pasar,” paparnya.

Tohom pun mendorong agar program seperti ini tidak hanya menjadi ‘program semusim’, tetapi menjadi bagian dari kebijakan permanen negara. Ia menyarankan agar pemerintah terus memutakhirkan basis data keluarga miskin secara digital agar penyaluran lebih tepat sasaran dan akuntabel.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kunjungannya ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menegaskan bahwa program BPBL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh dusun dan kelurahan di Indonesia memiliki akses listrik. 

“Jaringan sudah ada, dan pemerintah menyambung langsung secara gratis ke rumah-rumah,” kata Bahlil.

Salah satu warga penerima manfaat, Muhammad Taifur, mengaku sangat terbantu. 

“Sebelumnya saya numpang listrik dari orang tua, dan itu rasanya tidak nyaman. Setelah dapat bantuan dari Pemerintah, PLN, dan Bapak Prabowo, rasanya seperti mimpi,” ujarnya haru.

Program BPBL sepanjang 2024 telah menjangkau lebih dari 155 ribu rumah tangga, dengan target meningkat menjadi 170 ribu sambungan pada 2025. 

Jawa Tengah sendiri mendapatkan alokasi 21.500 sambungan baru, naik signifikan dari tahun sebelumnya.

Dengan pendekatan menyeluruh dan berorientasi keadilan, program ini menjadi contoh nyata bagaimana listrik bisa menjadi instrumen keadilan sosial. 

ALPERKLINAS berharap agar program serupa terus dilanjutkan di berbagai daerah yang masih hidup dalam kegelapan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai capaian ini menunjukkan peran vital sektor rumah tangga dalam menjaga keberlangsungan usaha PLN sekaligus menandai kebangkitan konsumsi listrik masyarakat sebagai indikator pemulihan ekonomi yang nyata.

PLN UID Jawa Timur mencatat penjualan listrik sebesar 22,69 TWh sepanjang semester I tahun 2025, tumbuh 5,16 persen secara tahunan. 

Dari total tersebut, segmen rumah tangga menjadi penyumbang terbesar, yakni 9,03 TWh atau setara 39,8 persen. 

Disusul oleh pelanggan industri sebesar 8,89 TWh atau 39,17 persen. Sementara sisanya berasal dari sektor sosial, pemerintahan, industri kecil, dan layanan umum.

KRT Tohom Purba menyatakan, “Segmen rumah tangga kini menjadi tulang punggung pemasukan PLN di Jawa Timur. Ini bukan hanya pencapaian korporasi, tetapi juga cerminan meningkatnya aktivitas domestik dan digitalisasi gaya hidup masyarakat.”

Menurut Tohom, keberhasilan PLN Jatim tak bisa dilepaskan dari kombinasi strategi pemasaran yang progresif dan program insentif yang menyentuh kebutuhan konsumen langsung. 

Ia menyoroti efektivitas program Diskon Tambah Daya yang digelar sepanjang semester I 2025 sebagai kebijakan yang sangat pro-konsumen.

“Program ini merupakan bukti konkret bahwa insentif yang tepat dapat mendorong partisipasi konsumen dalam meningkatkan konsumsi listrik secara sehat. Masyarakat diberi akses tambah daya dengan biaya lebih ringan, dan dampaknya langsung terasa pada peningkatan penjualan listrik PLN,” ungkapnya.

Tohom juga menilai program elektrifikasi yang digenjot PLN seperti electrifying lifestyle, electrifying agriculture, serta akuisisi captive power dari industri sebagai langkah yang patut dilanjutkan dan diperluas ke daerah-daerah lain.

“Program seperti electrifying agriculture itu menyentuh langsung kebutuhan petani dan pelaku usaha desa. Ini strategi elektrifikasi berbasis kerakyatan,” ujarnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Pemerhati Perusahaan Listrik Negara (PLN Watch) ini menambahkan bahwa pola konsumsi rumah tangga yang meningkat justru bisa menjadi sinyal awal munculnya smart household di Indonesia. 

Ia mengingatkan bahwa peningkatan konsumsi harus dibarengi dengan kampanye efisiensi dan edukasi pemanfaatan energi listrik yang tepat guna.

“PLN harus menyiapkan ekosistem layanan yang terintegrasi, dari sisi tarif, sistem pengaduan pelanggan, hingga pelayanan digital yang responsif. Jangan sampai lonjakan konsumsi ini malah dibarengi keluhan pelanggan karena overload atau lambat tanggap,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap PLN sebagai perusahaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. 

“Tugas kita bersama, termasuk sebagai lembaga pengawas konsumen, adalah memastikan bahwa pertumbuhan penjualan ini bukan sekadar angka, tapi juga mencerminkan peningkatan kualitas layanan,” pungkasnya.

Sebelumnya, General Manager PLN UID Jawa Timur Ahmad Mustaqir mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan listrik ini merupakan hasil dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penjualan melalui sejumlah program strategis. 

“Ini menjadi indikator penting bahwa aktivitas ekonomi, industri, dan produktivitas masyarakat terus bergerak ke arah yang lebih baik,” kata Mustaqir.

Hingga Juli 2025, PLN juga telah menyambung 137 pelanggan tegangan menengah dari berbagai sektor dengan total daya mencapai 158,80 MVA. 

Capaian tersebut semakin memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan konsumsi listrik tertinggi di Indonesia.

[Redaktur: Mega Puspita]

Namun demikian, ALPERKLINAS menegaskan bahwa penempatan program CSR ke depan harus semakin strategis dan berorientasi pada sektor yang benar-benar potensial dan produktif, khususnya di wilayah sekitar infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menanggapi pelaksanaan program CSR PLN berupa penanaman 4.800 anakan kopi di atas lahan seluas 1,9 hektare di Desa Lungar, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dilangsungkan bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. 

Dalam program tersebut, PLN membiayai penuh proses dari pembukaan lahan tidur hingga penyediaan bibit kopi untuk 24 petani lokal.

"Kami melihat inisiatif PLN ini sebagai contoh nyata bagaimana BUMN dapat hadir langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor agrikultur. Namun, ke depan, kami mendorong agar program CSR seperti ini benar-benar dikawal dan dievaluasi dengan pendekatan produktivitas dan keberlanjutan ekonomi," ujar Tohom, Rabu (9/7/2025).

Tohom mengungkapkan bahwa pemanfaatan lahan tidur untuk tanaman kopi merupakan langkah strategis, tetapi perlu diiringi dengan dukungan berkelanjutan, mulai dari pelatihan intensif hingga akses pasar. 

Menurutnya, keberhasilan CSR bukan hanya dinilai dari banyaknya bantuan yang dikucurkan, tetapi dari seberapa besar dampak ekonominya bagi masyarakat dalam jangka menengah hingga panjang.

"Jangan sampai CSR hanya menjadi ajang seremonial atau pencitraan sesaat. Ini menyangkut nasib para petani dan masa depan daerah yang berada di lingkar pembangunan pembangkit energi nasional," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah dan koperasi lokal, untuk memastikan bahwa program CSR tidak terputus setelah tahap penanaman. 

Baginya, keberhasilan program ini akan menjadi indikator sejauh mana PLN benar-benar menyentuh aspek produktif masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban sosial perusahaan.

Tohom yang juga Penasihat DPP Persatuan Artis Batak Indonesia (PARBI) ini menilai, daerah-daerah seperti Poco Leok memiliki potensi besar sebagai sentra kopi nasional, tetapi selama ini terkendala oleh modal kerja dan minimnya intervensi teknologi pertanian. 

Oleh sebab itu, ia menyarankan agar CSR PLN juga melirik pengembangan hulu-hilir industri kopi, termasuk penyediaan alat pengolahan dan pendampingan manajemen usaha tani.

“Bila ini dilakukan serius, maka program CSR tidak hanya menjawab kebutuhan sesaat, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa secara sistemik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tohom menyampaikan bahwa ALPERKLINAS siap menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis bagi PLN dalam merancang model CSR yang lebih adaptif dan berdampak luas. 

Ia bahkan mengusulkan agar dibuat peta CSR berbasis produktivitas desa di sekitar aset-aset strategis PLN.

"CSR itu bukan soal membagi bantuan, tapi soal membangun nilai tambah yang berkelanjutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Lungar, Eduardus Joman, menyatakan bahwa kehadiran PLN di wilayahnya sangat dirasakan manfaatnya oleh para petani. 

Ia menyebutkan bahwa bantuan dari PLN memungkinkan warga memanfaatkan lahan kosong yang selama ini terbengkalai karena keterbatasan biaya.

“PLN membiayai semuanya, mulai dari pembukaan lahan, alat kerja, pupuk hingga bibit. Ini sangat luar biasa bagi warga kami,” ungkap Eduardus.

Senada dengan itu, perwakilan PT PLN, Jacques Jensenem, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata tanggung jawab sosial PLN kepada masyarakat sekitar proyek PLTP Ulumbu unit 5–6 di Poco Leok. 

Ia berharap program ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan dari sektor kopi.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di sekitar proyek pembangunan energi bersih,” ujarnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Dalam rencana strategis itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan bahwa dari total 69,5 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit yang akan dibangun, sebanyak 42,6 GW atau 61 persen akan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT), dengan tenaga surya mengambil porsi terbesar, yakni 17,1 GW.

Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS).

Lembaga ini menilai langkah pemerintah tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap efisiensi dan kepentingan konsumen.

“Energi surya saat ini merupakan salah satu sumber listrik EBT yang paling murah dan cepat dibangun. Dengan memprioritaskan pembangkit tenaga surya, pemerintah bukan hanya mengakselerasi transisi energi, tetapi juga memberi harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan listrik yang terjangkau dan berkelanjutan,” ujar Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba di Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

Tohom menjelaskan bahwa biaya produksi listrik dari pembangkit tenaga surya kini jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan energi fosil. 

Selain itu, instalasi PLTS skala besar maupun PLTS atap memungkinkan penetrasi energi bersih dilakukan tanpa menunggu waktu yang panjang atau investasi berat seperti pada pembangkit lainnya.

“Apresiasi tertinggi kami sampaikan, karena selain ramah lingkungan, PLTS juga mampu mendistribusikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil,” tambah Tohom.

Ia juga menyoroti rencana pembangunan PLTS terapung seperti di Cirata yang dinilai sangat strategis. 

Menurutnya, pemanfaatan lahan air untuk energi surya adalah terobosan yang patut diperluas karena menghindari konflik penggunaan lahan darat dan dapat digabungkan dengan upaya konservasi air.

“Model seperti Cirata harus direplikasi. Potensi kita sangat besar. Bisa saja kita maksimalkan di waduk-waduk besar di Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua” tuturnya.

Tohom yang juga mantan Ketua ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia) ini menilai bahwa ke depan, pengadaan infrastruktur energi harus lebih transparan dan efisien agar manfaat EBT bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Ia mengingatkan agar tidak ada permainan harga atau proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Kalau proyek EBT ini dikawal dengan prinsip good governance, saya yakin akan banyak investor masuk dan biaya listrik nasional bisa ditekan drastis. Kita sudah terlalu lama disandera oleh harga listrik yang tidak efisien,” ujar Tohom.

Ia pun menambahkan bahwa program ini berpotensi besar membuka lapangan kerja baru di sektor manufaktur panel surya, konstruksi, hingga perawatan, bila ditata secara strategis dengan melibatkan industri dalam negeri.

“Jika dikaitkan dengan pemberdayaan UMKM dan teknologi lokal, energi surya akan menjadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek elite,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, mengatakan bahwa pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dilakukan karena Indonesia memiliki potensi besar dengan intensitas panas matahari yang tinggi.

“Kita dianugerahi panas yang cukup di negara kita, sehingga kita dorong PLTS 17,1 GW, termasuk PLTS terapung seperti di Cirata, yang sudah terbukti sukses,” ujar Jisman dalam keterangan persnya, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan dokumen RUPTL, dari total 69,5 GW penambahan kapasitas pembangkit hingga 2034, sebanyak 42,6 GW berasal dari EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW dari pembangkit berbasis energi fosil. 

[Redaktur: Mega Puspita]

Langkah kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Bali dan PT PLN Icon Plus ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk menciptakan kemandirian energi bersih berbasis sumber daya terbarukan.

“Kami menilai kerja sama ini bukan hanya visioner, tapi juga sangat konkret. Ini adalah model kemitraan yang bisa direplikasi di provinsi lain,” ujar Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, Sabtu (24/5/2025). 

Ia menyatakan bahwa skema yang membebaskan pengguna dari kewajiban membeli panel surya secara mandiri adalah bentuk nyata dari inklusi energi. 

“Icon Plus yang menangani penyediaan, pemasangan, hingga perawatan PLTS atap adalah solusi jitu mengatasi hambatan adopsi energi surya, khususnya dari sisi biaya awal yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat,” tambahnya.

Menurut Tohom, langkah Bali menjadikan PLTS atap sebagai energi komplementer di berbagai sektor, dari perkantoran, hotel, hingga pusat perbelanjaan, merupakan wujud nyata keberanian pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit konvensional. 

“Bali bisa menjadi pionir nasional dalam transisi energi. Kebutuhan listrik yang tumbuh 14–16 persen per tahun tentu tidak bisa terus ditopang oleh pembangkit fosil. PLTS atap adalah solusi cerdas dan strategis,” tegasnya.

Tohom juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam menyukseskan program ini. 

Menurutnya, edukasi publik dan insentif non-finansial seperti kemudahan perizinan atau keringanan pajak akan mendorong adopsi PLTS atap lebih luas. 

“Yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi masif: antara pemerintah, BUMN, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Bila ini dijalankan secara simultan, kita bisa berbicara soal kemandirian energi sekaligus penghematan," tuturnya.

Lebih jauh, Tohom yang juga Wakil Ketua Umum Komite Nasional LSM Indonesia (KN LSM Indonesia) ini menilai bahwa program PLTS atap sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. 

“Kami mendukung penuh langkah ini karena PLTS bukan hanya alat teknologis, tapi juga simbol komitmen ekologis. Bali telah menunjukkan bahwa transformasi hijau bukan retorika, melainkan kebijakan nyata,” ujarnya.

Menurut Tohom, keberhasilan program ini juga dapat menjadi tekanan moral bagi pemerintah daerah lain yang masih ragu-ragu dalam mendorong transisi energi. 

Ia berharap pemerintah pusat memberi dorongan lebih kuat melalui regulasi dan pendanaan yang berpihak. 

“Jika Bali bisa, daerah lain pun tak ada alasan untuk tidak bisa. Energi surya ini milik semua warga negara, bukan monopoli kelompok tertentu,” bebernya.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya saat peluncuran Skema Pemasangan PLTS Atap oleh Tim Percepatan PLTS Atap (15/5/2025) menjelaskan bahwa pengguna PLTS atap tak perlu membeli panel secara mandiri. 

Seluruh proses, mulai dari penyediaan hingga perawatan, akan ditangani langsung oleh PT PLN Icon Plus, anak usaha PLN yang ditugaskan khusus untuk proyek ini.

"Panelnya disiapkan, dipasang, bahkan dirawat oleh Icon Plus," jelas Koster. 

Ia menargetkan pemanfaatan PLTS atap secara menyeluruh di berbagai sektor, dengan kapasitas terpasang mencapai 100 megawatt pada tahun ini. 

Koster juga berharap PLTS menjadi solusi atas kebutuhan listrik Bali yang terus meningkat, tanpa membebani sistem pembangkit terpusat.

[Redaktur: Mega Puspita]

Penandatanganan ini dilakukan di Abu Dhabi, UEA pada Selasa (8/4/2025), bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) memberikan apresiasi atas langkah strategis tersebut yang dipandang akan mempercepat transisi energi bersih di Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi langkah PLN yang terus berkomitmen mengembangkan energi baru terbarukan melalui kerja sama internasional seperti dengan Masdar ini. Pengembangan PLTS terapung merupakan solusi inovatif yang sangat tepat untuk Indonesia yang memiliki banyak waduk dan danau," ungkap KRT Tohom Purba, Ketua Umum ALPERKLINAS.

Ruang lingkup MoU tersebut mencakup eksplorasi potensi pengembangan proyek floating solar di waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 

Selain itu, PLN dan Masdar juga menandatangani Principles of Agreement untuk menjajaki potensi perluasan kapasitas proyek PLTS Terapung Cirata yang telah beroperasi sejak November 2023 dengan kapasitas 192 Megawatt peak (MWp).

Tohom menyebut bahwa pengembangan energi surya terapung ini akan memberikan manfaat ganda bagi masyarakat Indonesia. 

"Proyek ini tidak hanya menghasilkan energi bersih namun juga mengoptimalkan fungsi waduk tanpa mengorbankan lahan produktif. Ini adalah contoh nyata solusi energi berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekonomi secara bersamaan," jelasnya.

Tohom yang juga Wakil Ketua Umum Komite Nasional LSM Indonesia (KN LSM Indonesia) ini, mengatakan bahwa langkah PLN sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat. 

"Transisi energi adalah keniscayaan yang harus didukung semua pihak. Dengan adanya kerja sama internasional seperti ini, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi perubahan iklim dan membangun ketahanan energi nasional," tambahnya.

Lebih lanjut, Tohom berharap proyek PLTS terapung ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

"Selain manfaat lingkungan, proyek ini juga harus bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal," ujarnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan PLN terus berkomitmen terhadap transisi energi di Indonesia. 

"PLN berkomitmen penuh memimpin transisi energi di Indonesia. Kolaborasi dengan Masdar ini merupakan bukti nyata dari upaya bersama menanggulangi krisis iklim global. Melalui peningkatan kapasitas energi terbarukan, kami tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga menguatkan kedaulatan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Darmawan.

Sebelumnya, Chief Executive Officer Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi turut menyampaikan apresiasinya atas kerja sama strategis dengan PLN dan peluang pengembangan lebih lanjut di Indonesia. 

"Proyek Jatigede ini akan memperkuat kolaborasi kami dengan PLN, dan dengan rencana perluasan proyek Cirata yang telah mencetak rekor ini, akan memungkinkan kami untuk terus membangun keahlian dalam mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung. Perjanjian ini juga menunjukkan komitmen berkelanjutan kami untuk mendukung target energi terbarukan Indonesia yang ambisius," ungkap Jameel.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengungkapkan pentingnya kesadaran konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan regulasi demi efisiensi dan keamanan.

“Dalam kondisi saat ini, di mana efisiensi energi sangat diperlukan, masyarakat perlu lebih selektif dalam memilih alat penghemat listrik. Jangan tergiur dengan klaim yang berlebihan tanpa adanya sertifikasi resmi,” ujar Tohom, Sabtu (22/3/2025).

Menurutnya, banyak produk di pasaran yang menjanjikan penghematan daya listrik namun tidak memiliki uji kelayakan yang jelas. 

Hal ini justru dapat merugikan masyarakat karena berpotensi menimbulkan risiko kerusakan instalasi listrik, bahkan kebakaran.

Tohom menambahkan bahwa penggunaan peralatan listrik yang tidak sesuai standar bisa menyebabkan overloading dan menambah beban pada jaringan listrik rumah tangga.

Tohom yang juga Pegiat Anti Korupsi di LSM Martabat, menyoroti adanya potensi peredaran perangkat listrik ilegal yang masih marak di Indonesia. 

“Ada praktik bisnis yang tidak sehat di sektor kelistrikan ini. Produk-produk tanpa izin sering kali masuk ke pasaran tanpa pengawasan yang ketat. Ini bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga membahayakan keselamatan mereka,” ungkapnya.

Tohom menyebut perlunya intervensi pemerintah dalam mengawasi peredaran produk kelistrikan serta mengedukasi masyarakat agar tidak tertipu oleh produk abal-abal.

 “Kami mendukung langkah pemerintah dalam menertibkan produk listrik yang tidak memenuhi standar dan mendorong konsumen untuk lebih cerdas dalam memilih perangkat hemat energi,” tegasnya.

Sebelumnya, Country Manager Legrand Indonesia, Kovi Valoo, menyampaikan bahwa perusahaannya terus berupaya menghadirkan solusi kelistrikan yang aman dan efisien. 

“Keamanan rumah dimulai dengan perlindungan listrik yang andal. Dengan peluncuran MCB RXE, kami ingin memberikan solusi yang mudah diakses bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi kelistrikan rumah tangga,” katanya.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Menurutnya, masyarakat yang mampu mengelola konsumsi listrik dengan bijak bukan hanya menghemat biaya, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga kestabilan pasokan energi nasional.

“Hemat listrik merupakan bagian dari kesadaran untuk menggunakan energi secara bertanggung jawab. Dengan pola konsumsi yang efisien, kita bisa mengurangi risiko lonjakan daya yang berpotensi merusak peralatan elektronik di rumah,” ujar Tohom, Jumat (21/3/2025).

Tohom menjelaskan bahwa lonjakan daya listrik sering kali terjadi tanpa disadari dan dapat berdampak buruk terhadap sistem kelistrikan rumah. 

Penyebabnya bisa beragam, mulai dari gangguan listrik mendadak hingga penggunaan peralatan berdaya besar secara bersamaan. Untuk itu, ia menyarankan agar masyarakat lebih disiplin dalam mengelola penggunaan listrik.

“Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah menggunakan pelindung lonjakan listrik. Perangkat ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan dan melindungi peralatan elektronik dari kerusakan akibat lonjakan daya,” kata Tohom.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pemeriksaan instalasi listrik secara berkala oleh teknisi profesional. 

“Banyak rumah yang masih menggunakan sistem kelistrikan lama yang sudah tidak sesuai dengan standar keamanan terbaru. Inilah yang sering menjadi pemicu lonjakan daya yang merugikan,” tambahnya.

Tohom yang juga Pengamat Kebijakan Publik menyoroti pentingnya kebijakan yang mendorong efisiensi energi di tingkat rumah tangga. 

Menurutnya, pemerintah dan penyedia listrik harus lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan listrik yang aman dan hemat. 

“Kampanye hemat energi harus lebih masif, karena kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. Ini bukan hanya untuk mengurangi beban listrik nasional, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan energi di masa depan,” paparnya.

Sebelumnya, beberapa pakar kelistrikan juga menyoroti pentingnya manajemen konsumsi listrik di rumah. 

Mereka menyarankan penggunaan stabilizer atau uninterruptible power supply (UPS) untuk perangkat elektronik sensitif serta mencabut peralatan listrik saat terjadi pemadaman guna mencegah lonjakan daya saat listrik kembali menyala.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan penggunaan listrik yang bijak, diharapkan risiko lonjakan daya dapat diminimalisir dan efisiensi energi dapat terus meningkat di seluruh lapisan masyarakat.

[Redaktur: Mega Puspita]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai program ini menunjukkan tanggung jawab PLN dalam mengganti lahan yang telah digunakan untuk infrastruktur kelistrikan dengan aksi nyata penghijauan.

"Kami mengapresiasi inisiatif PLN dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Rehabilitasi DAS ini bukan hanya sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga mencerminkan kesadaran industri terhadap keberlanjutan lingkungan," ujar Tohom, Kamis (20/3/2025).

Menurutnya, langkah ini perlu terus diawasi agar berjalan efektif. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahap rehabilitasi, mulai dari pemilihan bibit hingga pemeliharaan tanaman.

"Jangan sampai program ini hanya berhenti di atas kertas. Harus ada pengawasan ketat, keterlibatan masyarakat setempat, dan evaluasi berkala agar hasilnya benar-benar optimal," tambahnya.

Tohom yang juga Putra Desa Karing, Kabupaten Dairi, menyebutkan bahwa keberlanjutan lingkungan adalah investasi jangka panjang bagi generasi mendatang. 

Ia berharap model seperti ini dapat diterapkan di berbagai wilayah lain yang terdampak pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Sebelumnya, General Manager UIP3B Kalimantan, Abdul Salam Nganro, menyatakan bahwa rehabilitasi DAS ini merupakan langkah strategis PLN dalam mendukung tata kelola lingkungan yang lebih baik.

"Kegiatan ini bukan hanya memenuhi kewajiban legal perusahaan, tetapi juga menjadi investasi bagi masa depan yang lebih hijau dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengujian dan Konsultasi PT SUCOFINDO, Dewi Mindasari, menjelaskan bahwa proyek rehabilitasi DAS ini mencakup total 168 hektare lahan dengan durasi kontrak selama 42 bulan.

"Dalam tiga tahun ke depan, kami akan memastikan seluruh tahapan dari penyediaan bibit tanaman hingga pemeliharaan dilakukan sesuai standar," ujarnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

"Sinergi yang erat antara kedua institusi ini akan memastikan keamanan infrastruktur kelistrikan dan kelancaran distribusi listrik ke seluruh pelosok negeri," ungkap Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, Rabu (19/3/2025).

“Ketersediaan listrik yang andal bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga faktor utama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, keterlibatan POLRI dalam menjaga keamanan infrastruktur PLN harus menjadi prioritas di setiap daerah, bukan hanya di wilayah tertentu,” ujar Tohom.

Menurutnya, kerja sama erat antara PLN dan POLRI sangat krusial dalam mengantisipasi berbagai tantangan di lapangan, termasuk potensi gangguan yang dapat memengaruhi keandalan jaringan listrik nasional. 

Tohom menyoroti pentingnya pengawalan dan pengamanan terhadap proyek-proyek kelistrikan strategis yang sedang dan akan dibangun di berbagai daerah.

“Keamanan infrastruktur listrik harus menjadi perhatian bersama. POLRI dapat berperan dalam menjaga kelangsungan proyek kelistrikan, mengamankan aset vital, serta mendukung penegakan hukum terhadap segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu suplai listrik,” imbuhnya.

Selain itu, Tohom menilai bahwa kerja sama ini harus bersifat sistemik dan terkoordinasi, bukan hanya dilakukan secara sporadis ketika ada proyek besar di suatu daerah. 

Ia menekankan perlunya Memorandum of Understanding (MoU) yang mengikat antara PLN dan POLRI agar kerja sama tersebut memiliki kepastian hukum dan dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kolaborasi ini harus melembaga, memiliki aturan main yang jelas, serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dengan begitu, setiap wilayah memiliki standar pengamanan yang sama terhadap infrastruktur kelistrikan,” tambahnya.

Tohom yang juga Peraih Rekor MURI dalam bidang seminar terbanyak mengungkapkan bahwa aspek perlindungan konsumen listrik harus menjadi perhatian utama dalam setiap pengembangan infrastruktur kelistrikan.

Menurutnya, gangguan listrik yang berulang akibat kendala keamanan atau sabotase bisa merugikan masyarakat dan dunia usaha.

“PLN tidak boleh bekerja sendiri dalam menjaga keandalan listrik. Peran POLRI sangat strategis dalam mendukung tugas ini, terutama dalam aspek keamanan dan pengawasan terhadap praktik-praktik yang bisa mengancam stabilitas pasokan listrik,” jelasnya.

Sebelumnya, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (UIP KLB), Johar Wijaya, mengungkapkan pentingnya dukungan POLRI dalam mengawal proyek-proyek kelistrikan. 

Dalam pertemuan dengan Kapolda Kalimantan Barat, Pipit Rismanto, ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek jaringan listrik 150 kV Tayan-Sandai sangat bergantung pada dukungan keamanan dan ketertiban dari pihak kepolisian.

Sementara itu, Kapolda Kalbar Pipit Rismanto, menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan PLN untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur listrik di wilayahnya. 

[Redaktur: Mega Puspita]

Program ini bertujuan untuk memastikan akses listrik yang terjangkau bagi rumah tangga kurang mampu dan kelompok tertentu yang memenuhi syarat.

“Banyak masyarakat yang mengira setelah diskon 50 persen ini berakhir, mereka akan kehilangan bantuan sepenuhnya. Padahal, pemerintah tetap memberikan subsidi listrik bagi mereka yang berhak. Ini perlu disosialisasikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujar Tohom Purba, Senin (17/3/2025).

Menurutnya, subsidi listrik tahun 2025 masih menjadi program prioritas pemerintah untuk mendukung kelompok masyarakat rentan. 

Bantuan ini diberikan dalam bentuk potongan tarif atau pembebasan sebagian tagihan bagi pelanggan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta UMKM yang memenuhi kriteria.

Pentingnya Kesadaran dan Sosialisasi

Tohom menambahkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme mendapatkan subsidi listrik. 

Oleh karena itu, pemerintah dan PLN harus lebih aktif dalam memberikan informasi, baik melalui media sosial, aplikasi PLN Mobile, maupun sosialisasi langsung di tingkat desa dan kelurahan.

“Kami mendorong agar pemerintah memperbaiki sistem verifikasi dan transparansi dalam penyaluran subsidi listrik. Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya berhak malah tidak mendapatkannya karena kurangnya informasi atau kendala administrasi,” kata Tohom.

Tohom, yang juga Ketua Pengacara Persatuan Marga Purba Se-Jabodetabek, mengingatkan agar masyarakat proaktif mengecek status subsidi listrik mereka. 

Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi PLN, aplikasi PLN Mobile, atau langsung ke kantor PLN terdekat dengan membawa dokumen pendukung seperti KTP dan nomor meter listrik.

“Bagi yang merasa memenuhi syarat tapi belum mendapat subsidi, segera ajukan permohonan melalui kelurahan atau aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial. Jangan sampai hak masyarakat terabaikan hanya karena tidak mengetahui prosedurnya,” tegasnya.

Subsidi Listrik Masih Berlanjut

Pemerintah menetapkan beberapa kategori penerima subsidi listrik, antara lain:

• Rumah tangga miskin yang terdaftar di DTKS dan memiliki daya listrik 450 VA atau 900 VA bersubsidi.

• UMKM yang memenuhi syarat sesuai dengan program pemerintah.

• Lembaga sosial dan keagamaan seperti yayasan sosial, panti asuhan, serta tempat ibadah.

• Penyandang disabilitas dan lansia tidak mampu yang telah terdaftar di DTKS.

Sebelumnya, sejumlah pakar dan pengamat energi juga mengungkapkan pentingnya transparansi dalam pemberian subsidi listrik. 

Mereka berharap pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas cakupan penerima agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

[Redaktur: Rinrin Kaltarina]

Langkah ini dinilai sebagai wujud konkret komitmen dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini. Keberadaan SPKLU mobile yang bersifat fleksibel dan dapat bergerak antarwilayah merupakan langkah strategis dalam memastikan kelancaran perjalanan pemudik yang menggunakan kendaraan listrik. Hal ini juga mencerminkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi peningkatan pengguna kendaraan listrik di masa depan,” ujar Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, Sabtu (15/3/2025).

Menurutnya, kesiapan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di sepanjang jalur mudik merupakan faktor krusial dalam mendukung transisi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. 

Dengan lebih dari 1.000 SPKLU yang telah disiagakan di 615 lokasi di jalur Trans Sumatra dan Jawa, serta 12 unit SPKLU mobile yang ditempatkan di titik strategis, diharapkan pengguna kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman.

Tohom juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan kendaraan listrik, terutama dalam merencanakan pengisian daya agar terhindar dari risiko kehabisan baterai di perjalanan. 

“Selain infrastruktur yang memadai, literasi pengguna juga menjadi faktor utama dalam kelancaran perjalanan. Fitur Trip Planner pada aplikasi PLN Mobile, misalnya, bisa dimanfaatkan pemudik untuk mengetahui lokasi dan status ketersediaan SPKLU secara real-time,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tohom yang juga Ketua Bidang Perlindungan Konsumen DPP Kongres Advokat Indonesia mengungkapkan ahwa layanan call center SPKLU yang disediakan PLN harus benar-benar responsif dalam membantu pemudik yang mengalami kendala. 

“Nomor call center yang tersedia harus dipastikan dapat merespons cepat setiap permintaan bantuan di lapangan. Ini sangat penting mengingat kendaraan listrik masih dalam tahap adopsi awal di Indonesia dan penggunaannya terus meningkat,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa ketersediaan listrik selama musim mudik Lebaran tahun ini dalam kondisi aman. 

Kapasitas listrik nasional yang mencapai lebih dari 67 ribu megawatt (MW) dengan beban puncak sekitar 46 ribu MW memastikan adanya surplus energi yang cukup.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantisipasi lonjakan pengguna kendaraan listrik dengan meningkatkan jumlah SPKLU hingga 7,5 kali lipat dibandingkan tahun lalu. 

“Kami memprediksi jumlah pemudik yang menggunakan EV meningkat lima kali lipat dari tahun lalu. Oleh karena itu, kami telah memperkuat jaringan SPKLU agar tidak terjadi antrean panjang di titik-titik krusial,” ujarnya.

Dengan adanya langkah antisipatif ini, diharapkan mudik Lebaran tahun ini menjadi momentum untuk semakin mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia serta memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat dalam beralih ke teknologi ramah lingkungan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai inisiatif ini tidak hanya membantu masyarakat dalam mendapatkan akses transportasi yang aman dan nyaman, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemacetan dan peningkatan keselamatan pemudik.

“Kami sangat mengapresiasi upaya PLN Sumatera Utara dalam memberikan fasilitas mudik gratis bagi masyarakat. Ini adalah langkah konkret dalam menunjukkan kepedulian terhadap pelanggan sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi kepadatan lalu lintas saat arus mudik,” ujar Tohom, Kamis (13/3/2025).

Program mudik gratis yang diinisiasi PLN Sumatera Utara ini membuka pendaftaran mulai 14 hingga 16 Maret 2025 melalui aplikasi PLN Mobile. 

Dengan kuota 576 orang, pemudik akan diberangkatkan dari Kota Medan menuju Rantau Prapat, Padang, Pekanbaru, dan Banda Aceh menggunakan moda transportasi bus dan kereta api. 

Keberangkatan dijadwalkan pada 27 Maret 2025.

Menurut Tohom yang juga Founder KRT Tohom Purba & Partners, program ini seharusnya menjadi inspirasi bagi perusahaan lain, khususnya yang bergerak di sektor energi dan transportasi, untuk berpartisipasi dalam membantu mobilitas masyarakat saat musim mudik. 

“Langkah PLN Sumut ini adalah contoh nyata tanggung jawab sosial perusahaan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Harapannya, perusahaan lain bisa mengikuti jejak ini agar lebih banyak masyarakat yang terbantu,” tambahnya.

Selain memberikan dampak ekonomi dengan mengurangi beban biaya perjalanan bagi masyarakat, program mudik gratis ini juga dinilai mampu meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap PLN. 

Tohom menyebut bahwa aspek keselamatan dalam perjalanan mudik juga harus menjadi perhatian utama. 

“PLN Sumut harus memastikan seluruh moda transportasi yang digunakan dalam program ini memenuhi standar keselamatan yang tinggi. Dengan demikian, para pemudik dapat sampai di kampung halaman dengan aman dan nyaman,” tegasnya.

Tohom juga berharap ke depan program ini dapat diperluas dengan menambah kuota dan rute tujuan yang lebih banyak, termasuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini masih terbatas akses transportasinya. 

“PLN dan BUMN lainnya harus terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semakin banyak rute dan kuota yang disediakan, semakin besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkasnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

ALPERKLINAS menilai berbagai perangkat yang kini dikembangkan, seperti payung bertenaga surya yang dipamerkan di ajang Consumer Electronics Show (CES) 2025 di Las Vegas, adalah contoh nyata bagaimana teknologi bisa membantu mengurangi ketergantungan pada listrik berbasis fosil.

“Inovasi seperti payung bertenaga surya yang bisa menjadi sumber daya listrik portabel merupakan terobosan yang sejalan dengan upaya transisi energi. Konsumen harus mulai terbiasa dengan teknologi semacam ini agar bisa ikut serta dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih,” ujar Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), KRT Tohom Purba, Rabu (12/3/2025).

Produk payung tenaga surya yang diperkenalkan oleh Anker, misalnya, dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat elektronik seperti smartphone dan pendingin portabel. 

^{Anker memamerkan payung bertenaga surya yang masuk jajaran SOLIX di acara CES 2025 di Las Vegas, Nevada, AS. Payung ini bisa digunakan untuk mengisi saya (cas) sejumlah perangkat elektronik. [WAHANANEWS.CO/Anker via Mashable].}

Dengan menggunakan sel surya perovskit yang lebih efisien dibandingkan silikon kristal tradisional, produk ini menawarkan efisiensi energi yang lebih tinggi dan tetap berfungsi optimal dalam kondisi cahaya minim.

Tohom mengatakan bahwa inovasi serupa harus segera diadaptasi dan dikembangkan lebih lanjut agar masyarakat luas dapat merasakan manfaatnya. 

Ia juga mendorong pemerintah serta industri teknologi di Indonesia untuk lebih agresif dalam memperkenalkan produk ramah lingkungan yang bisa diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada energi berbasis fosil. Perangkat-perangkat berbasis energi surya ini harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik dalam skala kecil seperti peralatan rumah tangga maupun skala besar untuk keperluan industri,” tambahnya.

Tohom yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum Wahana Konsumen Indonesia, mengatakan bahwa perlu ada kebijakan yang lebih mendukung penetrasi teknologi energi bersih ke pasar domestik. 

Menurutnya, regulasi yang tepat dapat mendorong produsen lokal untuk berinovasi dan menghadirkan produk-produk dengan harga lebih terjangkau.

“Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen teknologi luar negeri tanpa adanya inisiatif lokal untuk mengembangkan solusi energi bersih yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, berbagai perangkat berbasis energi surya juga telah banyak dikembangkan, termasuk pembangkit listrik portabel dan generator tenaga surya yang dapat menjadi solusi saat terjadi pemadaman listrik atau keadaan darurat. 

Produk-produk ini tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga berperan dalam mengurangi jejak karbon dan mendukung tujuan keberlanjutan global.

[Redaktur: Rinrin Kaltarina]

Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mendesak pemerintah dan PLN untuk segera membuat regulasi yang mengatur dampak sosial dari operasional bendungan PLTA terhadap warga sekitar.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa langkah antisipatif harus diambil untuk melindungi masyarakat dari potensi bencana akibat pembukaan pintu waduk yang sering kali dilakukan tanpa regulasi yang jelas dan mitigasi yang matang.

"Setiap kali pintu waduk dibuka, masyarakat di sepanjang Sungai Kampar harus siap menghadapi dampak kenaikan permukaan air yang bisa mengancam keselamatan mereka. Ini bukan kejadian pertama, dan ironisnya, regulasi yang mengatur dampaknya bagi warga masih sangat lemah," ujar Tohom, Selasa (11/3/2025).

Menurutnya, pemerintah dan PLN tidak bisa hanya berfokus pada aspek teknis pengelolaan bendungan tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. 

Tohom menekankan pentingnya regulasi yang mengatur kewajiban operator PLTA dalam memberikan peringatan dini yang efektif serta kompensasi bagi masyarakat yang terdampak.

"Sosialisasi sebelum pembukaan pintu waduk harus dilakukan lebih baik dan lebih luas. Tidak cukup hanya dengan pengumuman singkat. Pemerintah dan PLN harus memastikan bahwa warga benar-benar siap, bukan sekadar diinformasikan dalam waktu singkat tanpa solusi nyata," lanjutnya.

Tohom yang juga Pemimpin Redaksi Majalah Konsumen Listrik menyoroti bahwa transparansi dalam pengelolaan PLTA sangat diperlukan. 

Menurutnya, evaluasi mendalam terkait pola buka-tutup waduk harus melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi perlindungan konsumen dan akademisi.

"Tak jarang muncul keluhan dari masyarakat yang terdampak oleh kebijakan mendadak seperti ini. Sudah saatnya pemerintah dan PLN membangun sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau, M Edy Afrizal, menyampaikan bahwa pembukaan tiga pintu waduk setinggi 50 cm dilakukan akibat curah hujan tinggi di wilayah Sumatera Barat yang menyebabkan elevasi waduk meningkat signifikan.

"Kita mengimbau masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Kampar untuk tetap waspada, karena pembukaan pintu waduk akan berdampak terhadap kenaikan permukaan air," ujar Edy.

Dengan kondisi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, ALPERKLINAS menegaskan bahwa pemerintah dan PLN harus segera mengambil langkah konkret guna memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar bendungan PLTA.

[Redaktur: Rinrin Kaltarina]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai langkah PLN membentuk Special Force dengan 69 ribu personel di seluruh Indonesia merupakan strategi tepat untuk memastikan kenyamanan masyarakat dalam beribadah. 

Menurutnya, kesiapan ini menunjukkan komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, terutama di momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri.

"Kami mengapresiasi langkah PLN dalam mengantisipasi gangguan listrik dengan membentuk satuan tugas khusus. Ini merupakan bentuk tanggung jawab yang sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran ibadah dan mobilitas masyarakat selama periode siaga ini," ujar Tohom, Senin (10/3/2025).

Selain itu, Tohom yang juga CEO dan Pendiri Wahana News Group menyoroti pentingnya koordinasi PLN dengan berbagai pihak guna memastikan kelancaran distribusi listrik, khususnya di lokasi-lokasi strategis seperti tempat ibadah, pusat transportasi, dan area publik lainnya. 

Ia juga menekankan bahwa kecepatan respon dalam menangani potensi gangguan listrik menjadi faktor kunci dalam suksesnya program ini.

"PLN perlu memastikan bahwa setiap unit operasionalnya benar-benar siap siaga 24 jam dan memiliki prosedur mitigasi yang jelas. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan potensi pemadaman listrik yang bisa mengganggu aktivitas Ramadan dan Idulfitri," tambahnya.

Tohom berharap langkah ini menjadi standar baru dalam pengelolaan listrik nasional, terutama dalam menghadapi periode-periode krusial yang membutuhkan stabilitas pasokan energi.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebutkan bahwa pihaknya telah menetapkan Periode Siaga RAFI 2025 yang berlangsung mulai 24 Maret 2025 (H-7) hingga 8 April 2025 (H+7). 

Dalam periode ini, PLN akan menyiagakan 3.830 posko siaga di seluruh Indonesia dengan dukungan 69 ribu personel Special Force.

"PLN membentuk Special Force yang siaga di lokasi strategis seperti tempat pelaksanaan salat Id, bandara, stasiun, terminal, pusat kegiatan masyarakat, dan tempat acara dengan suplai listrik berlapis," jelas Darmawan.

Pasukan khusus ini juga dilengkapi dengan 1.839 genset, 636 Uninterruptible Power Supply (UPS), 1.276 gardu bergerak, 348 truk crane, 4.755 mobil, dan 4.250 motor operasional guna memastikan kesiapan listrik selama periode siaga.

Selain itu, PLN akan memastikan kecukupan pasokan listrik dengan menjaga ketersediaan daya pembangkit dalam kondisi normal serta membatasi pekerjaan yang berpotensi menimbulkan gangguan kecuali dalam kondisi darurat.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Hal ini dinyatakan oleh Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, yang menilai bahwa keputusan UEA, melalui perusahaan energi bersih Masdar, merupakan bentuk kepercayaan global terhadap potensi energi hijau Indonesia.

“Kami melihat keputusan Masdar untuk menjadikan Jakarta sebagai hub regional adalah langkah strategis yang akan mendorong percepatan transisi energi bersih di Indonesia. Ini bukan hanya investasi ekonomi, tetapi juga investasi dalam keberlanjutan lingkungan,” ujar Tohom, Minggu(9/3/2025).

Masdar, perusahaan energi bersih berbasis di Abu Dhabi, UEA, telah menegaskan bahwa Indonesia menjadi pusat energi terbarukan di Asia Tenggara. 

Perusahaan ini tengah mengembangkan sejumlah proyek penting, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Jawa Barat dan investasi dalam energi baru terbarukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Tohom menilai bahwa keberadaan Masdar di Indonesia memberikan manfaat besar, baik dari segi teknologi maupun pengembangan sumber daya manusia. 

“Kita harus melihat ini sebagai momentum untuk mempercepat pembangunan ekosistem energi hijau. Pemerintah dan pelaku industri harus memanfaatkan transfer teknologi yang bisa terjadi dengan kehadiran Masdar di Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tohom yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Komite Nasional LSM Indonesia (KN LSM Indonesia) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, investor asing, dan masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan. 

Menurutnya, investasi ini harus diimbangi dengan regulasi yang mendukung keberlanjutan serta perlindungan terhadap kepentingan nasional.

“Kita harus memastikan bahwa kerja sama ini tidak hanya menguntungkan investor asing, tetapi juga membawa dampak positif bagi rakyat Indonesia. Pengelolaan energi bersih harus inklusif, dengan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya energi terbarukan,” tambahnya.

Selain pengembangan tenaga surya, Masdar juga sedang mengkaji potensi pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan sistem pumped storage di Indonesia. 

'Meski menghadapi tantangan topografi, studi kelayakan masih terus berlangsung.

Dengan semakin meningkatnya investasi dalam sektor energi hijau, Tohom berharap bahwa Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam industri energi terbarukan global. 

“Jika kita bisa mengelola ini dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pemimpin energi terbarukan di kawasan, bahkan dunia,” pungkasnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai langkah sigap PLN menunjukkan komitmen perusahaan dalam melayani masyarakat dan memastikan pasokan listrik kembali normal dengan aman.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras PLN beserta seluruh timnya yang telah berjibaku di lapangan untuk memastikan pemulihan listrik berjalan cepat dan aman. Ini adalah bukti nyata bahwa PLN mampu bergerak tanggap dalam situasi darurat demi kepentingan masyarakat luas,” ujar Tohom Purba dalam keterangannya, Sabtu (8/3/2025).

Sebelumnya, lebih dari 200 ribu pelanggan terdampak kembali menikmati pasokan listrik sejak Rabu (5/3/2025) malam.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Lasiran, menjelaskan bahwa PLN mengerahkan lebih dari 2.148 personel untuk memastikan proses pemulihan berjalan dengan cepat dan aman.

Tohom juga menyoroti langkah preventif PLN yang lebih mengutamakan keselamatan masyarakat dengan melakukan pemadaman listrik sementara saat banjir melanda.

“Keputusan PLN untuk melakukan penghentian aliran listrik di daerah terdampak banjir merupakan langkah yang tepat. Ini membuktikan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama sebelum melakukan pemulihan jaringan,” tambahnya.

Menurutnya, pemulihan listrik yang cepat tidak hanya membantu masyarakat kembali beraktivitas normal, tetapi juga mencegah potensi gangguan ekonomi akibat terhentinya pasokan listrik.

“Dalam kondisi seperti ini, listrik adalah faktor krusial. Kecepatan PLN dalam memulihkan layanan sangat membantu para pelaku usaha kecil maupun industri agar dapat segera beroperasi kembali,” kata Tohom.

Pemulihan listrik juga dilakukan di wilayah Jawa Barat yang terdampak banjir, termasuk Bekasi, Depok, dan Bogor.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Agung Murdifi, menyatakan bahwa pasokan listrik di wilayah tersebut telah pulih sepenuhnya pada Kamis (6/3/2025) pukul 22.30 WIB dengan dukungan 261 personel siaga yang bekerja 24 jam penuh.

Tohom, yang juga Mantan Wakil Ketua Umum DPP Gempita (Generasi Muda Peduli Tanah Air), menggarisbawahi pentingnya sinergi antara PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana seperti ini.

“Bencana banjir bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, koordinasi yang baik antara PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan agar penanganannya bisa lebih efektif di masa depan,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem dan memanfaatkan layanan pengaduan PLN jika mengalami kendala kelistrikan.

“PLN telah membuka berbagai kanal komunikasi seperti aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123, sehingga masyarakat bisa segera melaporkan jika ada permasalahan listrik,” tutupnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Ia menyoroti pentingnya keandalan sistem kelistrikan sebagai pilar utama dalam menopang aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

“Kita bisa melihat contoh nyata dari pemadaman listrik besar-besaran yang terjadi di Chile baru-baru ini. Ketika sistem kelistrikan lumpuh, roda ekonomi ikut berhenti, sektor transportasi terganggu, pelayanan kesehatan terancam, dan masyarakat mengalami kepanikan. Ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan ancaman serius terhadap ketahanan suatu negara,” ujar Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, Jumat (7/2/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor energi harus memiliki mitigasi yang kuat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di Indonesia. 

Menurutnya, kejadian di Chile harus menjadi pelajaran berharga bahwa infrastruktur listrik harus dikelola dengan baik dan memiliki sistem cadangan yang andal.

“Kita tidak boleh menunggu sampai terjadi pemadaman skala besar seperti di Chile baru sadar bahwa sistem listrik kita harus diperkuat. PLN dan regulator harus terus meningkatkan keandalan jaringan, termasuk membangun sistem cadangan yang memadai serta mengantisipasi segala kemungkinan gangguan teknis maupun non-teknis,” lanjutnya.

Tohom juga menyoroti dampak pemadaman listrik terhadap keamanan publik. Ia mencontohkan bagaimana lampu lalu lintas yang mati bisa menyebabkan kemacetan parah, layanan perbankan terhenti, serta aktivitas bisnis yang terganggu. 

“Kalau pemadaman listrik terjadi di kota-kota besar Indonesia tanpa mitigasi yang baik, kita bisa bayangkan betapa besar dampaknya terhadap ekonomi dan ketertiban masyarakat,” tuturnya.

Tohom yang juga Pendiri Lembaga Perlindungan Konsumen Ketenagalistrikan Indonesia (LPKKI), menegaskan bahwa konsumen listrik harus mendapatkan hak atas layanan yang stabil dan andal. 

Ia mendorong agar kebijakan kelistrikan di Indonesia lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata soal bisnis.

“Kita perlu regulasi yang lebih ketat untuk menjamin keandalan sistem kelistrikan. Jangan sampai masyarakat yang selalu membayar listrik tepat waktu justru menjadi korban dari sistem yang tidak dikelola dengan baik,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Tohom mendesak pemerintah dan PLN untuk mempercepat modernisasi jaringan listrik, membangun lebih banyak pembangkit berbasis energi terbarukan yang stabil, serta meningkatkan transparansi dalam manajemen kelistrikan nasional. 

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi layanan kelistrikan demi memastikan hak-hak konsumen tetap terjaga.

“Jangan sampai kita terlambat bertindak. Keandalan listrik bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi dan keamanan nasional,” pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Kaltarina]

Kebijakan ini dinilai sebagai komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas penerangan jalan dan keselamatan masyarakat.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyampaikan bahwa keberadaan lampu penerangan jalan yang optimal sangat krusial untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. 

"Kami melihat alokasi anggaran ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kota Medan tetap terang dan aman di malam hari. Penerangan jalan bukan hanya soal visibilitas, tetapi juga menyangkut aspek keamanan dan ketertiban," ujar Tohom, Rabu (5/3/2025).

Diketahui, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan telah menganggarkan total Rp 640,7 miliar untuk pembayaran listrik kantor, traffic light, dan LPJU. 

Dari jumlah tersebut, Rp 349,4 miliar dialokasikan untuk listrik bangunan kantor dan traffic light, sementara Rp 291,3 miliar diperuntukkan bagi tagihan listrik LPJU.

Tohom menambahkan bahwa selain memastikan alokasi anggaran yang memadai, Pemko Medan juga perlu mengawal implementasi program ini agar berjalan efektif dan tepat sasaran. 

"Jangan sampai anggaran yang besar ini justru tidak berdampak optimal bagi masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dan pengawasan yang ketat harus menjadi prioritas," tegasnya.

Tohom yang juga Pendiri Komunitas Peduli Ketenagalistrikan Indonesia (Kopeklin), menekankan pentingnya efisiensi energi dalam penggunaan LPJU. 

Menurutnya, Pemko Medan perlu mendorong penggunaan teknologi hemat energi seperti lampu LED dan sistem manajemen pencahayaan berbasis smart lighting. 

"Di berbagai kota besar dunia, sistem pencahayaan jalan sudah mengadopsi teknologi cerdas untuk efisiensi dan keberlanjutan. Medan harus mulai bergerak ke arah itu agar penggunaan anggaran lebih optimal dan ramah lingkungan," jelasnya.

Lebih lanjut, Tohom berharap agar Pemko Medan juga membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi efektivitas penerangan jalan. 

"Masyarakat harus diberi peran dalam melaporkan jika ada titik-titik jalan yang masih minim penerangan atau lampu yang tidak berfungsi. Dengan begitu, penggunaan anggaran ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga," tutupnya.

Dengan alokasi anggaran yang besar, diharapkan Medan semakin terang dan aman, serta menjadi kota yang lebih nyaman bagi penghuninya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa komitmen PLN Batam sangat penting dalam menarik investasi dan memperkuat infrastruktur digital di wilayah tersebut.

“Di tengah pesatnya transformasi digital, listrik bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga tulang punggung keberlanjutan bisnis dan daya saing investasi. Kami mengapresiasi PLN Batam yang terus melangkah maju dengan inovasi dan strategi cerdas untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil dan dapat diandalkan,” ujar Tohom, Selasa (4/3/2025).

Apresiasi ini disampaikan setelah PT PLN Batam bersama PT Maxpower Indonesia resmi menandatangani amandemen kontrak Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) sewa di Batam, beberapa waktu lalu.

Kesepakatan ini meningkatkan kapasitas pembangkit dari 50 MW menjadi 150 MW, yang akan didistribusikan ke dua lokasi, yakni 60 MW di Sagulung dan 40 MW di Sekupang. 

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan listrik untuk infrastruktur digital dapat terpenuhi dengan optimal.

Direktur Utama PT PLN Batam, M Irwansyah Putra, mengungkaplan bahwa perkembangan ekonomi digital di Indonesia, khususnya di Batam, telah mendorong lonjakan investasi dalam infrastruktur digital. 

"Dengan pasokan listrik yang andal, Batam semakin menarik bagi para investor, terutama dalam sektor data center," katanya.

Menanggapi hal ini, Tohom menegaskan bahwa konsistensi PLN Batam dalam menjaga keandalan listrik harus terus dipastikan agar mampu menopang pertumbuhan industri digital secara berkelanjutan. 

"PLN Batam telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung ekosistem digital. Namun, kesinambungan dalam pelayanan menjadi faktor kunci agar Batam tidak hanya berkembang, tetapi juga bersaing sebagai pusat ekonomi digital yang unggul," tegasnya.

Tohom yang juga Ketua Umum DPP LSM Martabat (Masyarakat Pemantau Kewibawaan Aparatur Negara), mengungkapkan bahwa keandalan listrik memiliki dampak yang lebih luas, mencakup sektor pendidikan, riset, hingga industri kreatif. 

"Listrik yang stabil tidak hanya menopang bisnis dan investasi, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan sumber daya manusia dan inovasi di berbagai bidang. Jika kelistrikan terjamin, maka kesejahteraan masyarakat pun akan ikut terdorong," jelasnya.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Menyikapi kejadian tersebut, Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mendesak pemerintah untuk mewajibkan sertifikasi resmi serta penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi para teknisi.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyebutkan bahwa kasus kecelakaan akibat kelalaian prosedur keselamatan kerja tidak boleh lagi dibiarkan berulang. 

Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dengan menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait standar keselamatan teknisi listrik.

"Insiden ini menunjukkan betapa berbahayanya bekerja dengan peralatan berarus listrik tanpa keahlian dan perlindungan yang memadai. Sertifikasi teknisi diperlukan agar setiap pekerja memiliki pemahaman yang benar tentang standar keselamatan. Penggunaan APD juga harus menjadi kewajiban agar risiko kecelakaan bisa ditekan semaksimal mungkin," ujar Tohom, Selasa (4/2/2025).

Menurutnya, masih banyak teknisi di Indonesia yang bekerja tanpa sertifikasi resmi, sehingga meningkatkan potensi kecelakaan kerja. 

"Kita tidak bisa membiarkan pekerja lapangan bertaruh nyawa hanya karena regulasi yang longgar. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada lagi teknisi yang bekerja tanpa memiliki kompetensi yang diuji dan diakui secara resmi," tambahnya.

Tohom juga menyoroti kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya alat pelindung diri dalam industri ini.

"Banyak teknisi yang bekerja tanpa sarung tangan isolasi, sepatu keselamatan, atau helm pelindung. Mereka harus dilindungi, bukan hanya karena tuntutan pekerjaan, tetapi juga karena nyawa mereka sangat berharga. Pemberi kerja juga harus bertanggung jawab memastikan teknisi mereka bekerja dengan standar keselamatan yang tinggi," paparnya.

Lebih lanjut, Tohom yang juga Pengurus Fisuel Internasional Kawasan Asia-Pasifik, mengatakan bahwa penerapan standar keselamatan kerja yang ketat telah menjadi praktik umum di banyak negara maju. 

"Di banyak negara Asia-Pasifik, pemerintah tidak hanya mengatur sertifikasi teknisi tetapi juga melakukan inspeksi rutin dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai. Indonesia harus belajar dari praktik terbaik ini agar tenaga kerja kita lebih terlindungi dan bekerja dengan aman," tegasnya.

Kejadian yang menimpa YI diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk segera bertindak. 

"Dengan regulasi yang lebih ketat, penerapan sertifikasi wajib, dan pengawasan ketat terhadap penggunaan APD, keselamatan teknisi listrik di Indonesia dapat lebih terjamin," pungkas Tohom.

[Redaktur: Mega Puspita]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai bahwa riset yang dilakukan ITS, khususnya oleh Dr. Muhammad Ruswandi Djalal, menjadi terobosan penting dalam menghadapi tantangan sistem ketenagalistrikan di era energi baru terbarukan (EBT).

“Inovasi yang dilakukan ITS, terutama dalam pengembangan teknik pengontrolan optimal menggunakan Multi Band Power System Stabilizer (MBPSS), merupakan langkah maju dalam memastikan kestabilan pasokan listrik dari sumber energi terbarukan,” ujar Tohom, Minggu (2/3/2025). 

“Ini adalah wujud nyata bahwa perguruan tinggi di Indonesia mampu berkontribusi langsung terhadap ketahanan energi nasional.”

Dr. Ruswandi Djalal, doktor dari Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) ITS, berhasil menyelesaikan studi doktoralnya dalam waktu singkat, yakni 2,5 tahun. 

Sepanjang masa studinya, ia telah mempublikasikan 29 penelitian yang mayoritas bereputasi internasional. 

Salah satu penelitian utamanya berfokus pada integrasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap dan Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang selama ini menghadapi kendala fluktuasi output listrik.

Menurut Tohom, stabilitas listrik merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan dalam pengembangan energi terbarukan. 

“Ketidakstabilan pasokan listrik dari pembangkit EBT dapat mengganggu sistem distribusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan ITS sangat relevan dan harus didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan industri,” tegasnya.

Selain MBPSS, Ruswandi juga mengimplementasikan Mayfly Algorithm (MA), algoritma kecerdasan buatan yang terinspirasi dari perilaku kawanan lalat capung dewasa, guna mengoptimalkan sistem kontrol kelistrikan. 

Teknologi ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik di Sulawesi bagian selatan.

Tohom yang juga Penasihat DPP Persatuan Artis Batak Indonesia (PARBI) ini menambahkan bahwa keberhasilan ini harus menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. 

“Keberhasilan Dr. Ruswandi menunjukkan bahwa dengan tekad dan kerja keras, kita mampu menjadi pelopor inovasi di bidang energi. Saya berharap lebih banyak akademisi dan peneliti yang terdorong untuk berkontribusi dalam membangun ketahanan energi nasional,” tuturnya.

Dengan berbagai pencapaian tersebut, ALPERKLINAS berharap inovasi yang dihasilkan ITS dapat terus dikembangkan dan diimplementasikan secara luas guna mendukung keberlanjutan energi di Indonesia.

[Rerdaktur: Rinrin Kaltarina]

Kolaborasi ini dinilai sebagai tonggak penting dalam upaya menjadikan Bali sebagai pusat pariwisata hijau yang berkelanjutan.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kolaborasi ini mencerminkan keseriusan PLN dalam mendukung target Net Zero Emission di Bali pada tahun 2045. 

Menurutnya, inisiatif pemasangan PV (Photo Voltaic) Rooftop yang dilakukan PLN di gedung-gedung pemerintahan, serta peluang pemanfaatannya bagi industri perhotelan dan restoran di Bali, merupakan langkah konkret yang patut didukung.

“Transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata di Bali di tengah tuntutan global akan keberlanjutan. Dengan mengadopsi energi terbarukan, kita tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga meningkatkan daya saing destinasi wisata di mata wisatawan global yang semakin peduli terhadap isu lingkungan,” ujar Tohom.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali, Eric Rossi Priyo Nugroho, menyampaikan bahwa program PV Rooftop ini nantinya akan dikolaborasikan melalui komunal based ecosystem yang dilengkapi dengan baterai dan internet. 

Selain itu, PLN juga akan menyediakan Renewable Energy Certificate (REC) bagi pelaku industri perhotelan dan restoran yang menggunakan energi bersih ini.

Sementara itu, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), menyambut baik inisiatif ini dan menekankan bahwa energi terbarukan menjadi daya tarik bagi wisatawan. 

“Kami berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi sektor perhotelan dan restoran di Bali,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Chief Engineering (ACE) I Putu Ira Kamajaya mengingatkan agar penerapan PV Rooftop tetap memperhatikan aspek estetika bangunan, mengingat keindahan dan budaya Bali menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

Menanggapi hal tersebut, Tohom yang juga Ketua Pengacara Persatuan Marga Purba Se-Jabodetabek, menyebutkan bahwa aspek hukum dan regulasi harus diperhatikan dalam penerapan teknologi energi terbarukan ini. 

“Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa regulasi terkait pemasangan PV Rooftop dan infrastruktur energi hijau lainnya jelas dan tidak memberatkan pelaku usaha. Jika dilakukan dengan baik, inisiatif ini bisa menjadi model bagi daerah lain di Indonesia,” tambahnya.

Selain PV Rooftop, kunjungan ini juga membahas penggunaan kompor induksi dan kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi transisi energi. 

Menurut Tohom, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi pada branding Bali sebagai destinasi wisata berkelanjutan.

"Dengan adanya kolaborasi antara PLN dan PHRI, serta dukungan dari berbagai pihak, Bali makin dekat dengan realisasi pusat pariwisata hijau yang diakui dunia. Kesuksesan program ini diharapkan bisa menginspirasi daerah lain," pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Kaltarina]

Langkah ini dinilai krusial demi menjamin keselamatan pengguna jalan, mengingat masyarakat telah membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kejelasan tanggung jawab antara PLN dan pemerintah daerah dalam pemeliharaan serta pengawasan PJU harus diperkuat. 

“Masyarakat membayar pajak untuk penerangan jalan, namun masih banyak ruas jalan yang minim pencahayaan atau bahkan gelap gulita karena lampu yang rusak dan tidak segera diperbaiki. Ini jelas bentuk ketidakadilan bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (27/2/2025).

Menurut Tohom, PPJ merupakan pajak daerah yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, termasuk yang diperoleh dari PLN. 

Pajak ini langsung dipotong dari rekening listrik pelanggan dan disetorkan kepada pemerintah daerah. 

“Artinya, masyarakat telah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Maka sudah seharusnya pemerintah daerah dan PLN memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara optimal untuk pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan,” tambahnya.

Penerangan jalan yang memadai bukan sekadar aspek kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan publik. Lampu jalan yang tidak berfungsi dapat meningkatkan risiko kecelakaan, tindak kriminalitas, dan menghambat mobilitas masyarakat. 

“Kami mendesak adanya evaluasi berkala, audit menyeluruh, serta sistem pengaduan yang lebih responsif agar permasalahan PJU bisa segera ditangani,” kata Tohom.

Tohom yang juga Ketua Bidang Perlindungan Konsumen DPP Kongres Advokat Indonesia menyebutkan bahwa kepastian hukum mengenai pemanfaatan pajak PJU harus lebih transparan. 

“Pemerintah daerah harus lebih akuntabel dalam mengelola dana PPJ, sedangkan PLN perlu memastikan bahwa jaringan listrik yang menyuplai PJU selalu dalam kondisi optimal. Jika ada masalah, harus segera ada tindak lanjut yang jelas,” tegasnya.

Sebagai solusi, ALPERKLINAS mendorong pemerintah daerah untuk membuat sistem monitoring berbasis digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan kondisi lampu jalan secara langsung. 

“Jika layanan publik ini tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin masyarakat mempertanyakan efektivitas pajak yang mereka bayarkan setiap bulan,” pungkas Tohom.

Dengan adanya desakan ini, diharapkan pemerintah daerah dan PLN segera bertindak demi meningkatkan kualitas penerangan jalan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pajak yang mereka bayar.

[Redaktur: Rinrin Kaltarina]

Minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah kawasan strategis, termasuk di sepanjang Ring Road Yogyakarta, menjadi sorotan tajam dari Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS).

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dan optimal dalam mengalokasikan anggaran penerangan jalan, mengingat masyarakat telah berkontribusi melalui Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dibayarkan bersama tagihan listrik mereka.

“Setiap konsumen listrik telah berkontribusi dalam bentuk Pajak Penerangan Jalan. Seharusnya, mereka mendapatkan hak atas fasilitas penerangan yang layak dan aman. Ketika lampu jalan mati atau tidak dipelihara dengan baik, ini menjadi bentuk ketidakadilan bagi masyarakat,” tegas Tohom, Rabu (26/2/2025).

Kondisi gelapnya beberapa ruas jalan di Yogyakarta, terutama di Ring Road Barat, Selatan, dan Timur, menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya angka kecelakaan dan tindak kriminal. 

Beberapa pengguna jalan bahkan memilih jalur alternatif yang lebih jauh demi keamanan. 

Menanggapi hal ini, Tohom mengungkapkan pentingnya transparansi penggunaan PPJ agar masyarakat tahu bahwa dana yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan penerangan jalan.

“Kami meminta pemerintah daerah untuk segera mengaudit dan memastikan dana PPJ digunakan sebagaimana mestinya. Jika ada anggaran yang tidak terserap atau tidak digunakan secara optimal, ini perlu dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada kesan bahwa masyarakat hanya diwajibkan membayar tanpa mendapatkan manfaatnya,” lanjutnya.

Selain itu, Tohom yang juga nggota Aliansi Konsumen ASEAN ini, menyoroti perlunya standar layanan penerangan jalan yang lebih baik di Indonesia, sebagaimana diterapkan di beberapa negara ASEAN lainnya. 

Ia menyebut bahwa di negara-negara seperti Singapura dan Malaysia, alokasi dana untuk penerangan jalan dipantau ketat dan penggunaannya diawasi langsung oleh badan independen guna memastikan efektivitasnya.

“Di negara-negara lain, ada mekanisme pengawasan yang jelas, sehingga tidak ada ruang bagi kelalaian dalam penyediaan layanan publik seperti penerangan jalan. Sudah saatnya Indonesia mengadopsi model serupa agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan,” sebutnya.

[Redaktur: Rinrin Kaltarina]

Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 24/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Tahun 2025-2030.

Langkah ini mendapat apresiasi dari Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), yang menilai bahwa kebijakan ini merupakan dorongan signifikan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyebut bahwa persebaran SPKLU yang lebih merata akan menghilangkan keraguan utama masyarakat terhadap kendaraan listrik, yaitu minimnya infrastruktur pendukung.

“Saat ini, banyak masyarakat yang masih ragu untuk beralih ke kendaraan listrik karena keterbatasan akses terhadap SPKLU, terutama di daerah yang jauh dari perkotaan. Dengan kebijakan ini, ekosistem kendaraan listrik akan semakin solid, dan konsumen tidak lagi khawatir soal pengisian daya,” ujar Tohom pada Selasa (25/2/2025).

Menurut Tohom, pertumbuhan jumlah kendaraan listrik harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur. Ia menekankan bahwa keberadaan SPKLU di berbagai wilayah, termasuk daerah yang kurang padat, akan menjadi faktor kunci dalam percepatan transisi energi nasional. 

“Jika kita ingin mencontoh standar Eropa dengan rasio 1 SPKLU untuk 17 kendaraan listrik, maka langkah ini merupakan keputusan yang sangat strategis. Tidak hanya mendukung target 1 juta unit kendaraan listrik pada 2030, tetapi juga memastikan kenyamanan dan kepastian bagi pengguna,” tambahnya.

Data Kementerian ESDM mencatat, hingga akhir 2024, jumlah SPKLU di Indonesia masih berada di angka 3.233 unit, dengan mayoritas tersebar di Jabodetabek dan kota-kota besar. 

Dengan rencana pembangunan sekitar 63.000 unit SPKLU, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap wilayah memiliki akses yang lebih luas terhadap fasilitas pengisian daya kendaraan listrik. 

“Peraturan ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan. Kami berharap agar regulasi ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pelaku industri,” bebernya.

Tohom yang juga Penerima Gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) dari Raja Paku Buwono Keraton Surakarta ini menambahkan bahwa selain aspek regulasi, edukasi kepada masyarakat juga perlu terus ditingkatkan.

“Banyak orang masih memiliki mispersepsi tentang kendaraan listrik, baik dari sisi keamanan, biaya, hingga efisiensi. Pemerintah harus memastikan bahwa selain membangun infrastruktur, ada juga upaya sosialisasi yang masif untuk meningkatkan pemahaman publik,” ujarnya.

Dengan adanya kebijakan ini, ALPERKLINAS optimis bahwa peralihan ke kendaraan listrik di Indonesia akan semakin cepat. 

“Ini adalah momentum besar bagi kita semua. Dengan infrastruktur yang merata dan regulasi yang mendukung, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk ragu lagi dalam menggunakan kendaraan listrik,” pungkas Tohom.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Seorang ibu rumah tangga, Huzzatunnisa (34), dan anaknya, Zenia Ghaalya Sach (4), tewas tertimpa tiang listrik yang tiba-tiba tumbang saat mereka melintas menggunakan sepeda motor. 

Peristiwa ini menimbulkan kehebohan di kalangan warga sekitar dan keluarga korban dikabarkan langsung mendatangi kantor PLN untuk meminta pertanggungjawaban.

Menanggapi insiden ini, Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), KRT Tohom Purba, mengingatkan pentingnya deteksi dini terhadap kondisi tiang listrik di lingkungan pemukiman. 

Ia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan tiang listrik yang miring, kropos, atau tidak ber-mantel kepada PLN sebelum berujung pada kejadian tragis seperti di Binjai.

"Kami dari ALPERKLINAS sangat prihatin atas kejadian ini. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jangan menunggu sampai ada korban, laporkan segera jika menemukan tiang listrik dalam kondisi membahayakan," ujar Tohom, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, banyak kasus tiang listrik tumbang terjadi karena faktor usia, kurangnya pemeliharaan, dan cuaca ekstrem. 

Namun, Tohom menekankan bahwa kesadaran masyarakat dalam melaporkan kondisi tiang yang mencurigakan juga sangat penting dalam mencegah kecelakaan fatal.

"Saya meminta PLN untuk lebih responsif terhadap laporan masyarakat. Jangan sampai laporan yang masuk dibiarkan berlarut-larut tanpa tindakan cepat. Selain itu, PLN harus lebih proaktif dalam inspeksi dan pemeliharaan infrastruktur kelistrikan," tegasnya.

PLN sendiri telah menyediakan layanan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile, yang memungkinkan masyarakat melaporkan kondisi tiang listrik yang berisiko. 

Pelanggan dapat menggunakan fitur "Pengaduan" dan menyertakan foto kondisi tiang untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas. Layanan ini gratis, dan seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab PLN.

Tohom yang juga Penasehat DPP Persatuan Artis Batak Indonesia (PARBI), mengungkapkan bahwa keselamatan listrik bukan hanya tanggung jawab PLN semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

"Kita semua punya tanggung jawab dalam menjaga keamanan lingkungan. Jangan anggap remeh jika melihat tiang listrik yang miring atau tampak rapuh. Ini bukan hanya soal listrik, tetapi juga soal nyawa manusia," pungkasnya.

Dengan adanya imbauan ini, diharapkan masyarakat semakin peduli dan aktif dalam melaporkan potensi bahaya kelistrikan demi menghindari insiden serupa di masa mendatang.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Menurutnya, tanpa strategi yang jelas untuk mengelola limbah radioaktif, pembangunan PLTN berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan sosial di masa depan.

“Kita tidak bisa hanya fokus membangun PLTN tanpa memikirkan bagaimana menangani limbahnya. Swedia dan Finlandia telah menunjukkan bahwa pengelolaan limbah nuklir harus dirancang dengan standar keamanan jangka panjang. Pemerintah Indonesia harus belajar dari mereka agar tidak terjebak dalam permasalahan besar di kemudian hari,” ujar Tohom di Jakarta, Jumat (23/2/2025).

Tohom menyoroti langkah Swedia yang membangun fasilitas penyimpanan limbah nuklir di Forsmark, yang dirancang untuk bertahan hingga 100.000 tahun. 

Proyek ini menelan biaya sekitar Rp 20 triliun dan sepenuhnya dibiayai oleh industri nuklir Swedia. 

Menurutnya, ini adalah contoh konkret bagaimana sebuah negara memastikan keamanan limbah nuklir sebelum memperluas kapasitas PLTN mereka.

“Jangan sampai kita membangun PLTN hanya karena kebutuhan energi, tapi tidak punya tempat yang aman untuk limbahnya. Limbah nuklir bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja, karena dampaknya bisa berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang,” tegasnya.

Pengelolaan Limbah Nuklir

Tohom juga mengingatkan bahwa pertumbuhan penggunaan listrik dari tenaga nuklir secara global harus diimbangi dengan kebijakan pengelolaan limbah yang ketat. 

Data dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa pada 2025, listrik tenaga nuklir akan mencapai 2.900 terawatt-jam, menyumbang 10% dari kebutuhan listrik dunia. 

Hal ini menunjukkan bahwa nuklir menjadi salah satu sumber energi utama di masa depan.

“Kita melihat negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, dan Prancis sudah agresif mengembangkan PLTN. Namun, mereka juga memiliki strategi yang jelas dalam mengelola limbahnya. Indonesia harus memiliki pendekatan yang serupa agar pembangunan PLTN tidak menjadi ancaman bagi masyarakat,” lanjutnya.

Tohom, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengacara Persatuan Marga Purba Se-Jabodetabek, menilai bahwa pemerintah harus bersikap transparan dan melibatkan publik dalam perencanaan fasilitas limbah nuklir.

Menurutnya, aspek hukum dan perlindungan konsumen harus diperhatikan, mengingat risiko yang ditimbulkan dari limbah nuklir sangat besar jika tidak dikelola dengan baik.

“Jangan sampai kebijakan ini hanya diputuskan di level elit tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Harus ada kajian menyeluruh, sosialisasi, dan keterlibatan publik agar masyarakat memahami risiko dan manfaat dari energi nuklir ini,” ujarnya.

Masa Depan Energi Indonesia

Dalam skala global, investasi di sektor energi nuklir semakin meningkat. Beberapa perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Amazon, Microsoft, dan Meta mulai berinvestasi dalam tenaga nuklir untuk mendukung kebutuhan energi pusat data mereka. 

Hal ini menunjukkan bahwa nuklir bukan lagi energi masa depan, melainkan sudah menjadi realitas kebutuhan energi saat ini.

Namun, Tohom mengingatkan bahwa meskipun nuklir dapat menjadi solusi energi bersih, tantangan dalam pengelolaan limbahnya tetap menjadi isu utama. 

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang jelas serta memastikan bahwa setiap rencana pembangunan PLTN sudah mencakup strategi penanganan limbah yang aman dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa hanya melihat potensi listrik yang besar dari nuklir, tetapi harus memperhitungkan seluruh aspek, termasuk pengelolaan limbahnya. Pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur penyimpanan limbah dibangun bersamaan dengan PLTN, bukan setelahnya,” pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Kaltarina]

Desakan ini muncul setelah maraknya pencurian kabel listrik di berbagai daerah, termasuk kejadian terbaru di Jembatan Musi VI Palembang yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1 miliar.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kasus pencurian kabel listrik yang berulang kali terjadi telah merugikan masyarakat sebagai konsumen yang membayar iuran PJU setiap bulan. 

“Konsumen sudah membayar kewajibannya, namun mereka tetap dirugikan akibat lampu jalan yang tidak berfungsi optimal. Pemerintah daerah dan PLN harus bertanggung jawab dengan membentuk tim khusus pengawasan untuk mencegah kasus serupa terulang,” tegasnya, Kamis (20/2/2025).

Menurut Tohom, lemahnya pengawasan terhadap aset listrik publik membuka celah bagi aksi kriminal yang tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. 

“Ketika lampu jalan mati akibat pencurian kabel, risiko kecelakaan dan tindak kriminal di jalanan meningkat. Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi juga menyangkut keamanan publik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengamanan yang seharusnya bisa lebih ditingkatkan dengan teknologi modern.

“Jembatan Musi VI dilengkapi CCTV, tapi anehnya aksi pencurian kabel tidak terekam. Ini menunjukkan ada kelemahan dalam sistem pengawasan yang harus segera diperbaiki. Pemasangan CCTV harus diawasi secara efektif dan terintegrasi dengan sistem keamanan lainnya,” tambah Tohom.

Tohom yang juga Ketua Bidang Perlindungan Konsumen DPP Kongres Advokat Indonesia menuturkan bahwa pencurian kabel listrik adalah persoalan serius yang berdampak luas. 

Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah dan PLN berkewajiban memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. 

“Masyarakat sudah membayar retribusi PJU, maka mereka berhak mendapatkan layanan yang aman dan berkualitas. Jika pengawasan tidak diperketat, maka potensi kerugian negara akan semakin besar,” jelasnya.

Sebagai solusi, ALPERKLINAS mengusulkan pembentukan tim pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, PLN, kepolisian, serta masyarakat sebagai pengawas aktif. 

“Tim ini harus bekerja secara proaktif, melakukan patroli rutin, memperkuat pengamanan infrastruktur listrik, serta memanfaatkan teknologi pemantauan yang lebih canggih agar kejahatan seperti ini bisa dicegah,” pungkasnya.

Dengan meningkatnya kasus pencurian kabel dan dampak negatifnya bagi masyarakat, ALPERKLINAS berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata demi memastikan hak-hak konsumen listrik tetap terlindungi dan penerangan jalan umum dapat berfungsi optimal demi keselamatan bersama.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Salah satu contoh nyata adalah inovasi gerobak pompa air tenaga surya yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa Krandegan, Bayan, Purworejo. 

Inovasi ini memungkinkan penggunaan energi matahari untuk irigasi pertanian secara lebih fleksibel dan efisien.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai langkah yang dilakukan Desa Krandegan merupakan bukti bahwa masyarakat memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya energi ramah lingkungan. 

"Kami melihat bahwa inisiatif berbasis komunitas seperti ini sangat penting dalam mempercepat transisi menuju energi bersih. Masyarakat mampu berperan aktif dalam menghadirkan solusi nyata di sektor energi," ujar Tohom, Rabu (19/2/2025).

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan.

 "Dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat diperlukan agar inovasi seperti ini bisa semakin berkembang. Yang dilakukan oleh Desa Krandegan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menerapkan solusi serupa sesuai dengan kebutuhan masing-masing," tambahnya.

Gerobak pompa air tenaga surya yang dikembangkan di Desa Krandegan merupakan bentuk nyata pemanfaatan energi terbarukan yang dapat meningkatkan ketahanan pangan, menghemat biaya operasional, serta menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan pelajar. 

Dengan daya 1.100 watt dan debit air mencapai 20 kubik per jam, teknologi ini menjadi solusi bagi sawah yang sulit terjangkau irigasi utama. 

Selain itu, skema peminjaman alat dengan sistem infak juga memungkinkan akses yang lebih luas bagi para petani.

Tohom yang juga Anggota Aliansi Konsumen ASEAN ini menekankan bahwa kesuksesan inovasi energi bersih sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dan kebijakan yang berpihak pada pengembangan teknologi hijau. 

"Kita perlu memastikan bahwa regulasi dan insentif yang ada benar-benar mendukung pengembangan energi bersih yang berorientasi pada kebutuhan rakyat. Dengan pendekatan yang tepat, inovasi-inovasi lokal bisa menjadi solusi berkelanjutan bagi tantangan energi di Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, ALPERKLINAS berharap semakin banyak komunitas dan daerah lain yang mengambil langkah serupa dalam pemanfaatan energi bersih. 

Dengan semakin luasnya penggunaan teknologi energi terbarukan, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

[Redaktur: Zahara Tio]

Padahal, keberadaan bangunan di dekat SUTET tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga berisiko tinggi bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. 

Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.

“Kami mendesak pemerintah dan PLN untuk bertindak lebih tegas dalam menegakkan aturan jarak aman bangunan dari SUTET. Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa masyarakat. Radiasi elektromagnetik dari SUTET berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang,” ujar Tohom, Minggu (16/2/2025).

Di Kecamatan Bojongsari, Depok, Jawa Barat, masih banyak ditemukan rumah hingga tempat ibadah yang berdiri di bawah atau terlalu dekat dengan SUTET. 

Tohom menekankan bahwa masyarakat harus memahami bahaya yang mengintai jika tetap nekat membangun atau tinggal di area tersebut.

Risiko Kesehatan dan Keselamatan Mengancam

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dr. Anies, M.Kes. PKK dari Universitas Diponegoro (UNDIP), risiko electrical sensitivity pada penduduk yang bertempat tinggal di bawah SUTET 500 kV lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal jauh dari jaringan tersebut. 

Beberapa gejala yang kerap dialami meliputi sakit kepala, kelelahan kronis, hingga gangguan saraf.

Selain risiko kesehatan, bahaya kebakaran juga menjadi ancaman nyata. Tohom menjelaskan bahwa kondisi cuaca tertentu seperti hujan lebat bisa meningkatkan potensi hubungan arus pendek yang berakibat fatal.

“Api bisa menyebar dengan cepat jika terjadi gangguan kelistrikan. Belum lagi jika ada gangguan teknis lainnya, ini bisa membahayakan nyawa dan harta benda masyarakat,” kata Tohom yang juga Pemimpin Redaksi Majalah Konsumen Listrik ini.

Pemerintah dan PLN Harus Tegas

Menurut Tohom, meskipun PLN sudah rutin melakukan pengecekan terhadap SUTET dan lingkungan sekitarnya, langkah ini belum cukup. 

Diperlukan ketegasan lebih lanjut dari pemerintah dan pihak berwenang untuk menertibkan bangunan yang tidak memenuhi aturan.

“Aturan mengenai ruang bebas di sekitar SUTET harus diterapkan dengan lebih disiplin. Jangan ada kompromi yang justru membahayakan masyarakat. Jika tidak ada tindakan nyata, maka potensi korban akibat kelalaian ini hanya tinggal menunggu waktu,” tegasnya.

Tohom juga mengingatkan bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran lebih dalam mematuhi aturan yang ada. 

“Jangan sampai kita menyesali sesuatu yang seharusnya bisa dicegah sejak awal. Regulasi ada bukan untuk membatasi, tetapi untuk melindungi masyarakat,” pungkas Tohom.

[Redaktur: Rinrin Kaltarina]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan yang harus dicontoh oleh kepala daerah lain di seluruh Indonesia.

"Di era modern ini, listrik bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan hak dasar masyarakat. Apa yang dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi adalah bentuk kepemimpinan yang visioner dan solutif. Kepala daerah lain seharusnya meniru langkah ini agar tidak ada lagi warga yang hidup dalam kegelapan," ujar Tohom Purba pada Wahana Listrik, Sabtu (15/2/2025).

Menurut data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, sebanyak 140.000 rumah di Jawa Barat masih belum memiliki akses listrik.

Untuk mengatasi masalah ini, Dedi Mulyadi mengalokasikan anggaran sebesar Rp420 miliar guna merealisasikan program elektrifikasi menyeluruh. 

Ia juga berencana memanfaatkan tenaga surya bagi daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan PLN.

Selain meningkatkan kualitas hidup, menurut Tohom, elektrifikasi juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ketika listrik masuk ke suatu daerah, aktivitas ekonomi akan berkembang lebih cepat. UMKM bisa tumbuh, pendidikan lebih maju, dan masyarakat lebih produktif. Ini efek domino yang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Selain itu, Tohom yang juga CEO dan Pendiri Wahana News Group ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan program ini.

"Saya berharap pemerintah pusat dan daerah lain bisa bekerja sama dengan swasta, termasuk dalam penyediaan teknologi energi terbarukan. Dengan begitu, target elektrifikasi nasional bisa lebih cepat tercapai," imbuhnya.

Lebih lanjut, Tohom mendesak pemerintah daerah di luar Jawa Barat untuk tidak hanya mengandalkan program pusat, melainkan memiliki inisiatif sendiri dalam memastikan warganya mendapatkan akses listrik yang layak.

"Listrik bukan lagi barang mewah. Ini adalah kebutuhan esensial yang harus dijamin oleh negara. Gubernur Dedi Mulyadi telah memberi contoh nyata, tinggal bagaimana kepala daerah lain berani mengikuti jejaknya," tegasnya.

Dengan kebijakan ini, Jawa Barat diproyeksikan menjadi provinsi pertama yang mencapai 100 persen elektrifikasi bagi seluruh warganya.

ALPERKLINAS berharap langkah ini menjadi inspirasi bagi daerah lain agar Indonesia bisa sepenuhnya terang dalam waktu dekat.

[Redaktur: Sandy]

Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan penting dalam mendukung energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada listrik berbasis fosil.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengapresiasi inisiatif Kemenag yang membangun konsep green building untuk KUA dengan sistem solar panel on-grid. 

Menurutnya, pemanfaatan energi matahari yang melimpah di Indonesia merupakan langkah strategis dalam mengakselerasi transisi energi terbarukan.

“Kami sangat mendukung kebijakan Kemenag yang pro-lingkungan ini. Dengan pemanfaatan solar panel di KUA, bukan hanya operasional kantor yang lebih efisien, tetapi juga memberikan contoh konkret kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi ramah lingkungan,” ujar Tohom, Jumat (14/2/2025).

Tohom menegaskan bahwa penggunaan solar panel di KUA sejalan dengan upaya nasional dalam mencapai target net-zero emission. 

Ia juga menyoroti bahwa penghematan dari biaya listrik bisa dialihkan untuk peningkatan layanan publik di KUA, seperti pembinaan keluarga sakinah dan pelayanan pernikahan yang lebih baik.

Menurut Tohom, selain efisiensi dan manfaat lingkungan, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat adopsi energi terbarukan di sektor publik. 

Namun, ia menekankan perlunya regulasi yang lebih mendukung agar kelebihan energi yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara optimal.

“Kami berharap ada regulasi yang memungkinkan KUA mendapatkan kompensasi atas surplus listrik yang dihasilkan dari solar panel. Jangan sampai energi yang berlebih hanya dialirkan ke PLN tanpa ada manfaat balik bagi KUA,” katanya.

Lebih lanjut, Tohom yang juga Wakil Ketua Umum Komite Nasional LSM Indonesia (KN LSM Indonesia) ini, mengatakan bahwa pemerintah perlu terus mendorong penggunaan solar panel di berbagai instansi lain, termasuk sekolah, rumah ibadah, dan kantor pemerintahan. 

Menurutnya, jika lebih banyak lembaga publik yang menerapkan sistem energi terbarukan, maka dampak positif terhadap lingkungan dan efisiensi energi akan semakin besar.

“Kebijakan ini jangan berhenti di KUA saja. Harus ada roadmap yang lebih luas agar sektor publik benar-benar menjadi pelopor dalam penggunaan energi terbarukan. Ini adalah langkah nyata dalam mengurangi emisi karbon dan mempercepat transisi energi bersih di Indonesia,” pungkasnya.

[Redaktur: Sandy]

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyusul pengungkapan kasus pencurian kabel PJU di Jalan Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) oleh Polsek Pinggir.

Tohom menilai bahwa kasus pencurian kabel PJU bukan tindak kriminal biasa, lebih dari itu, merupakan ancaman serius bagi keselamatan pengendara. 

“Pencurian kabel lampu jalan tol ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga membahayakan nyawa pengguna jalan. Jalan tol yang gelap meningkatkan risiko kecelakaan, dan ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi,” tegas Tohom pada Konsumen Listrik, Selasa (11/2/2025).

Polsek Pinggir berhasil mengungkap pencurian kabel PJU di KM 76 Tol Permai dengan mengamankan tiga pelaku, yakni Surianto alias Petot (34), Sudarman (37), dan Wilson (41). 

Para pelaku mencuri kabel sepanjang 125 meter di dua lokasi berbeda, menyebabkan penerangan di jalur tersebut padam. Pihak pengelola tol, PT. Hutama Karya, mengalami kerugian sebesar Rp27.657.500 akibat aksi pencurian ini.

Menurut Tohom, pencurian kabel PJU di jalan tol bukan kali pertama terjadi. Ia mengingatkan bahwa kejadian serupa telah berulang di berbagai ruas tol, menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku. 

Oleh karena itu, ALPERKLINAS mendesak BPJT dan Jasa Marga untuk meningkatkan pengawasan dan bekerja sama lebih erat dengan Kepolisian dalam upaya pencegahan.

“Harus ada sistem keamanan yang lebih ketat. Jasa Marga dan BPJT tidak bisa hanya mengandalkan patroli biasa, tetapi perlu menerapkan teknologi pengawasan seperti CCTV berkapasitas tinggi serta membangun koordinasi intensif dengan Kepolisian untuk segera menindak pelaku,” ujarnya.

Tohom yang juga mantan Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila DKI Jakarta menambahkan bahwa hukum harus ditegakkan dengan tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku. 

Ia meminta agar para pencuri kabel PJU dikenakan pasal berlapis, mengingat dampak yang ditimbulkan dari aksi mereka.

“Ini bukan hanya pencurian biasa, tetapi masuk kategori kejahatan yang mengancam keselamatan publik. Saya mendorong aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku dengan pasal yang lebih berat agar kejadian serupa tidak terus berulang,” pungkasnya.

ALPERKLINAS berharap dengan adanya langkah konkret dari Jasa Marga, BPJT, dan Polri, kasus pencurian kabel PJU di jalan tol dapat ditekan, sehingga keamanan dan keselamatan pengguna jalan tetap terjamin.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Menurutnya, langkah ini tidak hanya mendukung pengelolaan limbah industri secara berkelanjutan tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga binaan.

“Kami melihat ini sebagai langkah maju dalam memanfaatkan limbah menjadi produk bernilai guna. Dengan adanya program ini, warga binaan bukan hanya sekadar menjalani hukuman, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memiliki keterampilan yang dapat berguna bagi kehidupan mereka setelah bebas,” ujar Tohom, Selasa (11/2/2025).

Program inovatif ini merupakan hasil kerja sama antara PT PLN (Persero) melalui Subholding PLN Indonesia Power (PLN IP) dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

Pelaksanaan program ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Menteri Imigrasi serta Pemasyarakatan Agus Andrianto di PLTU Adipala, Cilacap, pada Rabu (5/2/2025).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa sinergi ini memberikan manfaat besar, baik bagi lingkungan maupun bagi warga binaan Lapas Nusakambangan. 

Ia menambahkan, program ini sejalan dengan konsep Environmental, Social & Governance (ESG) dan mampu menjadi sumber daya potensial untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta ekonomi sirkular kerakyatan.

“Dengan memanfaatkan FABA menjadi barang bernilai, kami berharap dapat membangun sisi kemandirian ekonomi bagi warga binaan. Untuk tahap awal, material hasil olahan FABA ini akan digunakan untuk membangun sarana Balai Latihan Kerja (BLK),” kata Agus dalam keterangan resminya, Kamis (6/2/2025).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga menegaskan bahwa PLN ingin memastikan pembangkit listrik tidak hanya menjadi penyedia energi tetapi juga turut serta dalam perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

“Seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan dan ekonomi. Kami ingin memastikan bahwa selain menyediakan listrik, pembangkit PLN juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan Lapas,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Tohom yang juga Ketua Pengurus Pusat Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (BPPH), menilai bahwa program Nusakambangan Berdaya bisa menjadi model bagi daerah lain dalam mengoptimalkan pemanfaatan limbah industri.

“Program ini harus didukung dengan kebijakan yang berkelanjutan. Jangan sampai inisiatif baik ini berhenti di tengah jalan karena kurangnya dukungan regulasi atau insentif bagi industri yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi sirkular,” jelasnya.

Tohom juga menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan program ini.

“Pemberdayaan napi melalui industri hijau seperti ini merupakan langkah konkret yang menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan kita tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan produktif,” tambahnya.

PLTU Adipala memiliki kapasitas 660 MW dan memanfaatkan sekitar 2 juta ton batu bara per tahun untuk operasionalnya. 

Dari aktivitas tersebut, PLTU menghasilkan sekitar 78.282 ton FABA, yang kini sebagian besar diolah kembali menjadi bahan bangunan oleh warga binaan di Lapas Nusakambangan.

Dengan adanya program ini, diharapkan para napi memiliki keterampilan yang dapat digunakan setelah masa pembinaan berakhir, sehingga mereka bisa kembali ke masyarakat dengan keahlian yang bermanfaat serta mampu berkontribusi secara ekonomi dan sosial.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Alhasil, korban harus menjalani perawatan intensif di RSUD Labuang Baji.

Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), KRT Tohom Purba, mengingatkan bahwa menyentuh atau mendekati jaringan listrik yang bertegangan tanpa keahlian dan alat pelindung diri (APD) yang memadai dapat berakibat fatal.

“Ini bukan hanya soal keberanian atau kepedulian terhadap hewan. Listrik memiliki karakteristik yang tidak bisa ditebak oleh orang awam. Bahkan tanpa menyentuh langsung, arus listrik dapat meloncat dan mengancam nyawa. Karenanya, setiap tindakan yang melibatkan jaringan listrik harus dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten,” ujar Tohom, Senin (10/2/2025).

Peristiwa ini terjadi di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang, Makassar, pada Jumat (31/1/2025) lalu, sekitar pukul 16.00 WITA. 

Insiden bermula ketika korban melihat burung elang milik seorang pria bernama Yaya (50) tersangkut di kabel listrik.

Bersama seorang temannya, korban kemudian naik ke atas mobil kontainer dan mencoba menarik burung elang tersebut dengan batang bambu yang memiliki pengait. 

Namun, tanpa disadari, Ari tersengat listrik dan terjatuh di celah antara kepala mobil dan bagian kontainer.

Tohom menegaskan bahwa kejadian seperti ini seharusnya menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih waspada dan tidak sembarangan mendekati jaringan listrik.

“Kami di ALPERKLINAS terus mengkampanyekan pentingnya edukasi keselamatan listrik. Jangan pernah berpikir bahwa listrik itu bisa dijinakkan dengan akal-akalan sederhana seperti bambu atau alat seadanya. Ada prosedur dan perangkat khusus yang harus digunakan, serta keahlian yang tidak bisa dipelajari secara instan,” jelasnya.

Tohom yang juga mantan Wakil Ketua Umum DPP Gempita (Generasi Muda Peduli Tanah Air) menambahkan bahwa kesadaran akan bahaya listrik harus ditanamkan sejak dini, terutama bagi generasi muda yang sering berinisiatif tanpa memperhitungkan risikonya.

“Kami berharap pemerintah daerah dan pihak terkait lebih gencar dalam memberikan edukasi keselamatan listrik pada masyarakat. Setiap kejadian seperti ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan. Jangan sampai nyawa melayang hanya karena minimnya pemahaman tentang bahaya listrik,” tuturnya.

Tohom mengimbau masyarakat untuk segera menghubungi petugas PLN atau pihak berwenang jika menemui kejadian yang melibatkan jaringan listrik. 

"Keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi lingkungan sekitar," katanya.

[Redaktur: Sandy]

Menurutnya, langkah ini seharusnya menjadi contoh bagi Indonesia dalam menindak penyalahgunaan listrik untuk kepentingan ilegal.

“Thailand menunjukkan bahwa listrik bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga instrumen kebijakan yang bisa digunakan untuk menertibkan bisnis ilegal. Ini pelajaran penting bagi kita,” ujar Tohom, Minggu (9/2/2025).

Seperti diketahui, Pemerintah Thailand memutus aliran listrik di lima titik perbatasan Myanmar setelah adanya dugaan penyalahgunaan pasokan untuk operasi penipuan daring, narkoba, dan pusat panggilan ilegal. 

Menteri Dalam Negeri Thailand, Anutin Charnvirakul, menegaskan bahwa langkah tersebut diambil atas dasar keamanan nasional.

Tohom menilai, Indonesia memiliki banyak tantangan terkait penggunaan listrik ilegal, termasuk praktik pertambangan kripto tanpa izin, industri gelap, serta jaringan penipuan daring yang memanfaatkan listrik tanpa kontrol ketat. 

Ia menegaskan bahwa Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa untuk memastikan listrik tidak disalahgunakan oleh kelompok kriminal.

“Indonesia bisa belajar dari Thailand. Jika ada bukti kuat bahwa suatu industri menggunakan listrik untuk kejahatan, maka negara harus berani bertindak. Jangan membiarkan karena alasan ekonomi,” tegasnya.

Tohom yang juga Pendiri Monitoring Konsumen Listrik Indonesia (MKLI), mengatakan bahwa selama ini masih banyak kasus penyalahgunaan listrik yang dibiarkan tanpa penindakan tegas. 

Ia mencontohkan maraknya industri ilegal yang memanfaatkan listrik bersubsidi, sementara banyak masyarakat yang justru kesulitan mendapatkan akses listrik secara adil.

Ia pun mendesak pemerintah dan PLN untuk memperkuat sistem pengawasan, termasuk dengan menerapkan mekanisme pemantauan konsumsi listrik yang lebih transparan dan akurat. 

Menurutnya, kebijakan ketat seperti di Thailand akan memberi efek jera bagi pelaku bisnis ilegal yang selama ini memanfaatkan celah hukum.

“Jika negara serius, harus ada sinergi antara pemerintah, PLN, dan penegak hukum untuk memastikan listrik benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan kejahatan,” pungkasnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait tantangan besar dalam pendanaan pensiun dini PLTU.

Menurut Tohom, langkah penghentian operasional PLTU tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhitungkan dampak ekonomi, ketahanan energi nasional, dan kesiapan infrastruktur energi terbarukan. 

“Kita tentu mendukung transisi energi ke arah yang lebih ramah lingkungan, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan instabilitas di sektor energi dan membebani keuangan negara,” ujar Tohom pada Konsumen Listrik, Sabtu (8/2/2025).

Ia juga menyoroti persoalan dana yang hingga saat ini masih menjadi kendala utama dalam program pensiun dini PLTU. 

Dengan belum terealisasinya dana dari Just Energy Transition Partnership (JETP), menurutnya, pemerintah harus memastikan ada sumber pendanaan yang jelas sebelum mengambil keputusan besar semacam ini. 

“Kalau sumber dananya belum jelas, bagaimana mungkin program ini bisa berjalan dengan lancar? Kita tidak bisa membebankan APBN atau mengorbankan stabilitas PLN hanya demi mengejar target yang tidak realistis,” tegasnya.

Selain itu, Tohom menekankan bahwa transisi energi harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi nasional dan kepentingan masyarakat. 

Ia mengingatkan bahwa energi fosil masih memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.

 “Kita belum bisa serta-merta beralih sepenuhnya ke energi terbarukan tanpa memastikan kapasitasnya cukup untuk menggantikan PLTU yang ada saat ini. Jangan sampai kita mengorbankan kepentingan rakyat hanya demi mengejar agenda global,” katanya.

Tohom yang juga Ketua Umum Relawan Martabat Jokowi-Ma’ruf Amin menambahkan bahwa pemerintah seharusnya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan strategis terkait energi. 

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap mengutamakan kepentingan nasional dalam kebijakan energi dan menolak tekanan eksternal tanpa jaminan pendanaan yang konkret. 

“Keputusan yang diambil harus berbasis kajian komprehensif, bukan sekadar mengikuti tren global. Kita butuh kebijakan yang realistis dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tandasnya.

Dengan berbagai tantangan yang ada, ALPERKLINAS mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam menyusun roadmap transisi energi, serta melibatkan berbagai pihak termasuk para pakar, pelaku industri, dan masyarakat.

 “Kita ingin transisi energi yang sukses, tetapi dengan langkah yang terukur dan tidak membahayakan perekonomian serta ketahanan energi nasional,” tutup Tohom.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]