Alperklinas.WahanaNews.co | Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan uji coba konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik.
Pemerintah berencana untuk mengkonversi penggunaan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik.
Baca Juga:
Diajang Adhyaksa Sangihe Expo 2023, PLN Beri Edukasi Kompor Listrik
Dadan mengatakan uji coba akan dilakukan di tiga kota, yakni Denpasar, Solo, dan Sumatera. Uji coba akan dilakukan dengan kompor listrik dua tungku dengan kapasitas 1.000 watt.
Sayangnya, sebagian warga merasa keberatan dengan rencana konversi tersebut, seperti dilansir dari CNNIndoneisa.com
Finda (32) mengaku rencana pemerintah ini malah akan membebani masyarakatnya. Sebab, menurutnya, penggunaan kompor listrik cenderung lebih boros ketimbang kompor LPG 3 kg.
Baca Juga:
PLN Fokus Program Uji Coba Kompor Listrik
Selain itu, kondisi yang mengharuskan PLN melakukan pemadaman listrik secara berkala juga mempersulit masyarakat saat memasak.
"Belum lagi kalau mati lampu, masaknya bagaimana?" kata wanita asal Surabaya itu.
"Kadang pemerintah itu nyuruh-nyuruh tapi enggak ngerti kalau rakyatnya tidak semua mampu dan aware," imbuhnya.
Setali tiga uang, Nay (31) asal Sidoarjo juga merasa keberatan dengan rencana kebijakan tersebut.
Menurutnya, jika masyarakat diminta menggunakan kompor listrik, itu akan membuat konsumsi listrik atau tagihan semakin membengkak.
"Kalau pakai kompor listrik 'makan' watt besar, dan kalau mati lampu malah enggak efisien," katanya.
Ninuk (42) dan Maya (37) warga Parung, Bogor juga merasa keberatan karena biaya listrik pasti akan membengkak dengan peralihan kompor tersebut.
"Biayanya akan sangat mahal, sumber tenaga listrik juga kurang memadai, di sini sering mati lampu," kata mereka.
Begitu pula dengan Tari (30) yang menganggap rencana pemerintah ini hanya akan memberatkan kelas menengah ke bawah.
"Pusing, tarif listrik naik terus, kalau pakai kompor listrik tagihanku akan banyak," kata Tari, warga asal Surabaya.
Aam (31) asal Mojokerto menambahkan kebijakan ini jika ingin direalisasikan seharusnya menyasar ke kelas menengah ke atas. Sebab, mereka pasti mampu untuk membayar listrik lebih banyak.
"Bagi kalangan bawah ya keberatan mbak, apalagi sekarang banyak orang kena PHK karena pabrik-pabrik di sini tutup. Kalau buat kalangan ke atas tidak masalah," katanya.
"Orang desa itu kalau listrik naik dikit aja pasti sudah protes," imbuhnya.
Sebelumnya, Pemerintah bakal memberikan paket kompor listrik secara gratis kepada 300 ribu rumah tangga yang menjadi sasaran tahun ini.
Nantinya, rumah tangga penerima paket kompor listrik ini adalah yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Paket tersebut terdiri dari satu kompor listrik, satu alat masak dan satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau penambah daya khusus untuk kompor listrik.
"Rencananya tahun ini 300 ribu (penerima). Jadi satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dayanya dinaikin," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana saat ditemui usai rapat dengan Banggar DPR, Selasa (20/9). [tum]
