Alperklinas.WahanaNews.co | Ekonom Senior Faisal Basri menilai pemerintah, saat ini mempunyai keterbatasan anggaran untuk memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yang mana nilai subsidi BBM terus mengalami lonjakan. Untuk mengatasi hingga kemudian muncul namanya dana kompensasi yang disalurkan melalui Perusahaan migas pelat merah yakni Pertamina.
Adapun pemberian kompensasi tersebut merupakan konsekuensi dari pemerintah yang tak kunjung menyesuaikan harga BBM pertalite di tengah kenaikan harga minyak dunia yang terus melonjak. Sementara Pertamina sendiri mengalami keterbatasan keuangan.
Baca Juga:
Jasa Marga Raih Penghargaan Bergengsi ‘Indonesia Most Powerful Women Awards 2024’
"Muncul dana kompensasi, bayarnya suka suka pemerintah, Pertamina suka nombok dulu bayarnya entah kapan. Jadi pengaruhnya gelombang kedua kerusakan BUMN terbesar. Karena pengaruh likuiditas terganggu mereka kesulitan untuk beli minyak mentah dan BBM tunai," kata Faisal dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (27/6/2022).
Oleh sebab itu, ia pun menyarankan agar pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga BBM Pertalite di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia di pasar internasional. Dengan catatan, pemerintah menyiapkan bantalan sosial yang dibutuhkan masyarakat miskin.
Seperti diketahui, tingginya komoditas dikhawatirkan akan merembet terhadap kenaikan harga kebutuhan lainnya seperti bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik di tingkat konsumen.
Baca Juga:
Buntut Kritik PSN PIK 2, Said Didu Penuhi Panggilan Polisi
Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan BBM dan tarif listrik akan tetap terjangkau. Pihaknya mengungkapkan akan terus menavigasi perkembangan harga komoditas dunia yang saat ini masih berfluktuasi.
Pasalnya, kenaikan harga minyak dunia, gas, bahkan batu bara tentu akan menciptakan tekanan terhadap biaya tarif listrik dan bahan bakar di Indonesia.
Subsidi atau kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) pun disiapkan pemerintah.
"Kita sudah menghitung skenarionya kalau tidak bisa melewati semua tekanan itu ke konsumen. Artinya, (ada) subsidi atau kompensasi yang harus kita bayar untuk Pertamina dan PLN," jelas Sri Mulyani, Rabu (16/3/2022).'
Sayangnya, Sri Mulyani tak merinci lebih detail berapa nilai kompensasi yang akan digelontorkan pemerintah untuk Pertamina dan PLN tersebut.
Yang jelas, pemberian kompensasi terhadap Pertamina dan PLN tersebut akan meningkatkan belanja negara. Namun, pemerintah kata dia, saat ini masih memiliki anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022 sebesar Rp 455,62 triliun.
Anggaran PC PEN untuk 2022 yang sebesar Rp 455,62 triliun tersebut turun 38,82% dari anggaran PEN 2021 yang tercatat sebesar Rp 744,77 triliun.
"Dan sekarang kami akan menggunakan dana pemulihan ini untuk terus mendukung pengeluaran kesehatan. Kita ingin mencapai 70% vaksinasi sekaligus menyediakan vaksin booster agar pandemi atau Covid-19 tidak menimbulkan ketidakpastian dalam proses pemulihan ini," jelas Sri Mulyani. [tum]
