Alperklinas ID | Konflik Ukraina-Rusia yang belum kunjung berakhir, memicu sanksi berbagai Negara kepada Rusia. Dampaknya meluas ke negara-negara lain, dimana harga minyak mentah Indonesia atau ICP pun meningkat lebih dari US$100 per barel. Bahkan ICP bulan Maret 2022 mencapai US$113,5 per barel. Sementara, rata-rata Januari hingga April 2022 adalah US$99,19 per barel.
"Kita semua terpukul dan prihatin, kenaikan minyak dunia lebih banyak membebani APBN baik untuk subsidi dan kompensasi BBM dan LPG, serta juga membebani Badan Usaha. Karena asumsi ICP dalam APBN 2022 sebesar US$63 per barel, sekarang sudah kisaran US$100 per barel kan. Padahal kebutuhan APBN sangat urgent untuk pemulihan ekonomi nasional termasuk perlindungan kepada masyarakat kurang mampu," ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi di Jakarta, Kamis (14/4) lalu.
Baca Juga:
680 Liter Pertalite Diamankan, Sat Reskrim Polres Subulussalam Tangkap Seorang Pria Diduga Lakukan Penyalahgunaan BBM
Untuk jangka pendek, fokus Pemerintah menjamin tersedianya pasokan BBM dan LPG yang memadai bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kebutuhan BBM dan LPG periode Ramadan dan Idulfitri dipastikan tetap aman dengan stok di atas 20 hari.
"Pemerintah juga terus mengimbau agar masyarakat mampu tidak menggunakan BBM & LPG subsidi, mengingat peruntukannya adalah bagi masyarakat yang membutuhkan. Subsidi BBM dan LPG harus tepat sasaran. Pengawasan pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi akan kita intensifkan," imbuh Agung.
Agung menjelaskan bahwa Pemerintah memahami kondisi sulit yang dihadapi masyarakat saat ini, dan Pemerintah memperhatikan hal ini dengan mengambil kebijakan terbaik untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:
Pertamina Patra Niaga Tindak Tegas SPBU Nakal
"Untuk saat ini, dalam jangka pendek kami hanya fokus pada menjamin pasokan BBM dan LPG tetap terjaga. Pengawasan juga terus dilakukan. Kita minta pengertian, jangan gunakan BBM dan LPG subsidi yang bukan haknya. Kita ingin anggaran subsidi bisa benar-benar dipakai untuk menumbuhkan perekonomian," pungkas Agung. [tum]
