WahanaNews-Alpreklinas | Kebijakan pemerintah soal pemberian subsidi mobil listrik kerap menuai kritikan.
Selain Calon Presiden RI (Capres) Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu, kali ini Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang melontarkan kritik terkait kebijakan iut.
Baca Juga:
Pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen, Wapres Gibran yakin Dongkrak Daya Saing Daerah
JK menyadari penggunaan mobil dan motor listrik di Indonesia itu penting untuk mencapai target net zero emision atau emisi hingga tahun 2060. Namun, pengembangan mobil listrik harus diimbangi dengan pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT).
"Sekarang bersamaan tapi jalannya lambat. Karena kalau memberikan insentif ke mobil listrik, maka harus diberikan ke pembangunan listrik, kalau tidak maka tidak ada efeknya, hanya pindah saja," ungkap JK dalam Nation Hub, CNBC Indonesia, dikutip Jumat (19/5/2023).
Selain itu, ia juga menilai pemberian subsidi juga harus diperhitungkan secara matang, jangan sampai pajak masyarakat nantinya justru jatuh kepada orang-orang yang mampu.
Baca Juga:
Natal Aman, Wapres Gibran Ucapkan Terima Kasih
"Masih banyak dana yang dibutuhkan untuk contohnya pemerintah sendiri mengakui bahwa ada puluhan kilometer jalan di negeri ini rusak, artinya anggaran infrastruktur semuanya harus dievaluasi ulang," terang JK.
Menjawab kritik itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan pemberian subsidi untuk pembelian unit mobil listrik sangat penting di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan demand dari pasar kendaraan listrik itu sendiri.
Namun, Arifin menilai sembari menunggu pembangunan pembangkit EBT digencarkan, pengisian energi untuk kendaraan listrik dapat diperoleh dari pasokan listrik yang ada terlebih dahulu saat ini.
"Paling tidak itu sudah mengurangi emisi. Kendaraan baru yang pakai listrik kan gak ada emisinya paling gak ngurangi. Ya saya hanya ingin bukan menjadi polemik ini lah yang ingin kita lihat. Karena kita kan perlu berusaha tanpa adanya increase demand mana mungkin ada energi baru yang masuk," ujar Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (19/5/2023).
[Redaktur: Alpredo]
