Alperklinas.WahanaNews.co | Usulan Kementerian BUMN terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) baik tunai dan nontunai, total sekitar Rp 73 triliun untuk tahun depan, disetujui Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, akan menggunakan PMN tersebut dengan sebaik-baiknya.
Baca Juga:
Jelang HUT RI, 13 Desa di Kabupaten Sintang Kini Terang dengan Listrik PLN
"Kami akan perhatikan dan pastikan PMN tentu membawa hasil yang baik tak hanya sekedar mengandalkan keuangan BUMN pada negara," ujarnya di DPR RI, Jakarta, Senin (4/7/2022).
Menurutnya, perusahaan pelat merah merupakan korporasi yang keuangannya harus sehat, memberikan kontribusi yang maksimal kepada negara, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan intervensi saat pasar tidak seimbang.
Erick menyebut, kontribusi PMN terhadap negara selama tiga tahun terakhir sebesar Rp 1.200 triliun yang terdiri dari pajak, dividen, dan bagi hasil. Sementara pada sepuluh tahun terakhir, BUMN telah memberikan kontribusi lebih dari Rp 4.000 triliun.
Baca Juga:
Usulkan PMN 2025 Capai Rp3 Triliun, PLN Paparkan Alokasi Penggunaannya
"Kita akan terus berusaha meningkatkan dividen kami pada 2023-2024. Dilihat dari data, 2022 ini Rp 39,7 triliun, InsyaAllah tahun 2023 bisa naik ke Rp 43 triliun dan bahkan 2024 targetnya kurang lebih Rp 50 triliun. Jadi antara PMN dan dividen bisa berimbang jadi 50:50," pungkasnya.
Seperti diketahui, untuk PMN tunai total Rp 69,82 triliun, rinciannya adalah untuk PLN sebanyak Rp 10 triliun, untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT.
Selanjutnya, untuk PT LEN Industri (Persero) atau Defend ID sebanyak Rp 3 triliun untuk pengembangan usaha, yakni pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.
PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food sebesar Rp 2 triliun dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Untuk PT Hutama Karya sebesar Rp 30,56 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatra.
Kemudian untuk Aviasi Pariwisata Indonesia/InJourney sebesar Rp 9,5 triliun. Dana PMN akan digunakan InJourney untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata, infrastruktur aviasi serta pembebasan lahan, dan penyelesaian proyek KEK Mandalika.
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia/BPUI atau IFG sebesar Rp 6 triliun untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
KAI sebanyak Rp 4,1 triliun dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan Proyek KCJB.
Reasuransi Indonesia Utama atau IndonesiaRe sebesar Rp 3 triliun dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.
Perum Damri sebanyak Rp 867 miliar dalam rangka penyediaan armada penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan, dan meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/Airnav sebesar Rp 790 miliar dalam rangka mencapai seamless air traffic management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah.
Sementara itu, untuk PMN nontunai sebanyak Rp 3,44 triliun dengan rincian:
-Defend ID, Rp 838,4 miliar untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.
-ID Food Rp 2,609 triliun untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan. [tum]
