Alperklinas.WahanaNews.co | PT PLN (Persero) meminta alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 10 triliun.
Adapun dana tersebut salah satunya diperuntukkan untuk membangun berbagai Infrastruktur ketenagalistrikan perusahaan.
Baca Juga:
Waspada Banjir, Ini Tips Amankan Listrik saat Air Masuk Rumah
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan untuk tahun depan perusahaan telah mengajukan PMN sebesar Rp 10 triliun. "Pada 2023 PLN mengajukan PMN sebesar Rp 10 triliun dengan alokasi masing masing regional sebagai berikut," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI, Rabu (15/6/2022).
Regional Jawa Madura Bali sebesar Rp 2 triliun yang digunakan untuk menggantikan suplai listrik yang selama ini disediakan mandiri oleh masyarakat dan digantkan dengan suplai listrik perusahaan.
Kemudian Regional Sumatera Kalimantan sebesar Rp. 4,5 triliun untuk membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan pembangunan Transmisi untuk menghubungkan kelistrikan di daerah daerah terpencil.
Baca Juga:
Era Energi Terbarukan, ALPERKLINAS: Transisi Energi Harus Didukung Semua Pihak
Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sebesar Rp 3,5 triliun diperuntukkan untuk membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa PLTM, PLTA, PLTMG, dan PLTG, juga membangun transmisi dalam rangka menghubungkan kelistrikan di daerah daerah terpencil.
Adapun dana PMN tahun 2020 yang sudah direalisasikan sampai dengan Triwulan 1 2022 adalah sebesar Rp 4,7 triliun atau setara 95% dari total dana PMN diterima. Sedangkan Dana PMN tahun anggaran 2021 yang telah direalisasikan sampai dengan Triwulan I 2022 sebesar Rp 4 triliun atau setara 80% dari total dana PMN diterima.
"Sedangkan dana PMN 2022 sebesar Rp. 5 triliun hingga saat ini masih dalam proses harmonisasi penerbitan Peraturan Pemerintah (PP)," ujarnya.
Pada tahun 2022, Darmawan menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan aksi korporasi sebesar Rp 196,8 M untuk mendukung terciptanya rasio elektrifikasi menuju 100%. Salah satunya dengan menghubungkan kelistrikan di daerah-daerah terpencil dan memberikan akses listrik yang berkeadilan bagi masyarakat.
Untuk mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik 100%, kata dia dibutuhkan total anggaran Rp 18 hingga Rp 20 triliun. Dimana Regional Jamali membutuhkan Rp 2,03 triliun, Regional Sumatera kalimantan membutuhkan Rp 9,93 triliun, dan Regional Sulmapana membutuhkan Rp 6 triliun. Namun di tahun 2023 ini hanya dianggarkan Rp 10 triliun sehingga masih membutuhkan anggaran Rp 7,96 triliun lagi di 2024 untuk menuju rasio desa berlistrik 100%. [tum]
