Alperklinas.WahanaNews.co | Soal adanya isu penghapusan daya 450 VA di masyarakat, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku sempat bingung dan bertanya-tanya.
Menurutnya, hal itu justru bertentangan dengan visi PT PLN (Persero), yakni memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga:
Jasa Marga Raih Penghargaan Bergengsi ‘Indonesia Most Powerful Women Awards 2024’
"Ketika ada isu mengenai (penghapusan daya) 450 (VA) kami dari Kementerian BUMN juga sempat bertanya-tanya. Dan saya yakin di Komisi VI kita tidak pernah membahas hal ini," ujar Erick kepada para peserta RDP Komisi VI dan Kementerian BUMN, Rabu (21/9).
Ia pun yakin Komisi VI tidak mungkin setuju dengan wacana itu karena akan mengurangi layanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
"Ini konteks yang terasa tidak sesuai dengan arahan yang dilakukan Komisi VI," sambung Erick.
Baca Juga:
Buntut Kritik PSN PIK 2, Said Didu Penuhi Panggilan Polisi
Oleh karena itu, ia juga menegaskan tidak ada sama sekali strategi penghapusan daya 450 VA.
"Jadi seperti yang kita sekarang jalani, tetap konteksnya justru bagaimana listrik ini tersambung di desa dan masyarakat yang membutuhkan," kata Erick.
Isu penghapusan daya 450 VA mengemuka belakangan ini setelah pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat menghapus daya listrik 450 VA untuk rumah tangga.
Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan sebagai gantinya masyarakat miskin yang saat ini memiliki daya listrik 450 VA akan dinaikkan menjadi 900 VA. Meski dinaikkan, kelompok masyarakat miskin ini akan tetap mendapat subsidi tarif listrik.
"Kami sepakat dengan pemerintah untuk (menaikkan) 450 VA menjadi 900 VA, dan 900 VA jadi 1.200 VA," kata Said saat rapat Panja dengan Kementerian Keuangan tentang RUU APBN 2023, Senin (12/9). [tum]
