Itu artinya, menurut Jokowi, Pertamina dan PLN harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada.
"Sekali lagi jangan numpangi, jangan sembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement-nya tidak bener. Ini yang harus dihindari dengan yang namanya penugasan," katanya.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Itu kelemahan BUMN itu kalau sudah ada penugasan itu, ini menjadi tidak profesional. Titik lemahnya ada di situ sehingga profesionalismenya jadi hilang," lanjutnya.
Terkait investasi, lanjut Jokowi, keputusan memang ada pada perseroan. Tapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa Indonesia ke sebuah tujuan negara yang dicita-citakan bersama.
"Itulah pentingnya profesionalisme dan kepentingan negara. Kepentingan perusahaan dan negara ini bisa berjalan beriringan. Sehingga sekali lagi saudara-saudara menyampaikan risiko-risikonya, konsekuensinya, kalkulasinya, menyampaikan hitung-hitungannya setiap penugasan itu untuk memberikan dukungan kepada pemerintah terhadap rencana besar yang ingin kita bangun," ujar Jokowi. (tum)
