1. Hutama Karya sejumlah Rp28,9 triliun untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera;
2. PLN sejumlah Rp10 triliun untuk penugasan jaringan listrik dan listrik desa;
Baca Juga:
Sinyalemen Kongkalikong Praktik Monopoli 21 Paket Proyek Ratusan Miliar APBN Oleh PT PP di 7 Kabupaten Wilayah Sulteng
3. Defend ID sejumlah Rp1,75 triliun untuk pengembangan kapasitas dan fasilitas produksi radar, pesawat, dan amunisi;
4. Airnav sejumlah Rp0,66 triliun untuk pembaharuan alat di Airnav.
“Total Rp41,31 triliun ini semua adalah penugasan, malah aksi korporasi nggak ada disini. Jadi kalau dibilang (PMN) ini untuk BUMN yang rugi, nggak ada disini, semuanya adalah penugasan. Kalau bukan penugasan, kami nggak perlu PMN,” imbuhnya.
Baca Juga:
Bahas Kementerian-BUMN Berkantor di IKN, Komisi II DPR Bakal Panggil OIKN
Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto yang juga hadir sebagai narasumber menjelaskan bahwa dalam upaya menerangi pelosok negeri, PLN memerlukan PMN yang akan meningkatkan elektrifikasi dan mewujudkan keadilan energi. Adi mengatakan, infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi, yaitu Rp25 juta sampai Rp45 juta per pelanggan.
“Sementara untuk melistriki pelanggan di daerah non 3T investasinya sekitar Rp 1-2 juta. Meski investasinya lebih tinggi berkali lipat tapi pemerintah melalui PLN berkomitmen untuk melistriki seluruh penjuru negeri,” tegasnya.
