Alperklinas.WahanaNews.co | PT PLN (Persero) mencatat bahwa sebanyak 4.700 Desa di wilayah terluar, terdepan, tertinggal (3T) belum menikmati listrik dari perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan setrum pelat merah ini terus berupaya menggenjot rasio desa berlistrik.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan saat ini tercatat rasio desa berlistrik dari listrik PLN yakni sebesar 90,78%. Bahkan beberapa provinsi tercatat masih berada di bawah 80%, diantaranya yakni Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, sementara Papua dan Papua Barat masih di bawah 50% yang lokasinya sulit terjangkau.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Masih ada lebih dari 4.700 desa yang belum menikmati listrik PLN saat ini, tercatat rasio desa berlistrik yang bersumber dari PLN adalah sebesar 90,78% bahkan beberapa provinsi tercatat masih di bawah 80%," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI, Rabu (15/6/2022).
Menurut Darmawan, infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi, yaitu antara Rp 25 - Rp 45 juta per pelanggan. Sehingga pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan secara komersial menjadi tidak feasible.
"Kami berkomitmen tetap harus melaksanakan pembangunan kelistrikan, yaitu mengoperasionalkan sila ke-5. Banyak sumber daya alam setempat di wilayah 3T yang sebetulnya tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk melistriki daerah tersebut sebagai sumber EBT," ungkap Darmawan.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Oleh karena itu, kata Darmawan, Penyertaan Modal Negara (PMN) hadir sebagai upaya untuk membangun infrastruktur kelistrikan di nusantara terutama ditujukan untuk membangun infrastruktur di daerah 3T.
"Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan mempercepat transisi energi dengan menyasar sumber daya setempat dan juga jaringan transmisi GI yang berguna menambah pasokan sistem setempat agar jangkauan pelayan listrik bisa meluas di desa terpencil pada sistem yang terhubung," pungkas Darmawan.
PLN pada tahun 2023 meminta alokasi PMN senilai Rp 10 triliun. Adapun alokasi PMN tersebut akan digunakan oleh PLN untuk membangun infrastruktur kelistrikan guna mencapai rasio elektrifikasi.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya menggenjot pemerataan akses listrik di pelosok negeri. Hal tersebut dapat terlihat dari pencapaian rasio elektrifikasi berdasarkan data Kementerian yang telah mencapai sebesar 99,52% di triwulan I tahun 2022.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah terus memantau progress dari capaian rasio elektrifikasi di Indonesia. Pasalnya, rasio elektrifikasi menyangkut keadilan atau pemerataan untuk mengakses listrik.
"Sampai saat ini triwulan satu kita sudah capai 99,52% dari target 100%. Sedikit lagi yang belum kita capai mengingat lokasi terpencil menjadi tantangan tersendiri," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, Senin (6/6/2022). [tum]
