Alperklinas.WahanaNews.co | Usulan Kementerian BUMN terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) baik tunai dan nontunai, total sekitar Rp 73 triliun untuk tahun depan, disetujui Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, akan menggunakan PMN tersebut dengan sebaik-baiknya.
Baca Juga:
Jelang HUT RI, 13 Desa di Kabupaten Sintang Kini Terang dengan Listrik PLN
"Kami akan perhatikan dan pastikan PMN tentu membawa hasil yang baik tak hanya sekedar mengandalkan keuangan BUMN pada negara," ujarnya di DPR RI, Jakarta, Senin (4/7/2022).
Menurutnya, perusahaan pelat merah merupakan korporasi yang keuangannya harus sehat, memberikan kontribusi yang maksimal kepada negara, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan intervensi saat pasar tidak seimbang.
Erick menyebut, kontribusi PMN terhadap negara selama tiga tahun terakhir sebesar Rp 1.200 triliun yang terdiri dari pajak, dividen, dan bagi hasil. Sementara pada sepuluh tahun terakhir, BUMN telah memberikan kontribusi lebih dari Rp 4.000 triliun.
Baca Juga:
Usulkan PMN 2025 Capai Rp3 Triliun, PLN Paparkan Alokasi Penggunaannya
"Kita akan terus berusaha meningkatkan dividen kami pada 2023-2024. Dilihat dari data, 2022 ini Rp 39,7 triliun, InsyaAllah tahun 2023 bisa naik ke Rp 43 triliun dan bahkan 2024 targetnya kurang lebih Rp 50 triliun. Jadi antara PMN dan dividen bisa berimbang jadi 50:50," pungkasnya.
Seperti diketahui, untuk PMN tunai total Rp 69,82 triliun, rinciannya adalah untuk PLN sebanyak Rp 10 triliun, untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT.
Selanjutnya, untuk PT LEN Industri (Persero) atau Defend ID sebanyak Rp 3 triliun untuk pengembangan usaha, yakni pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.
