Alperklinas.WahanaNews.co | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo soal penyetopan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara.
Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Eksekutif Nasional WALHI Dwi Sawung menilai kebijakan itu hanya omong kosong dan tidak menyelesaikan masalah. Sebab, PLTU yang belum dibangun tetapi sudah masuk Rencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik (RUPTL) PLN tidak dibatalkan.
Baca Juga:
PLN Siap Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2040 Lewat Kolaborasi Swasta
"Hanya gimmick dan omong kosong. Tidak menyelesaikan masalah itu," kata Sawung dikututip dari CNNIndonesia.com di Kantor Walhi Nasional, Jakarta, Jumat (16/9).
Dia menilai kebijakan membatalkan rencana pembangunan PLTU yang sudah masuk di RUPTL sebenarnya bisa menjadi momen pemerintah untuk transisi ke energi terbarukan.
Sawung mengakui bahwa transisi tak bisa langsung besar karena Indonesia harus punya cadangan sebelum benar-benar menyetop PLTU batubara sepenuhnya. Oleh sebab itu, kata dia, penyetopan dimulai dari PLTU yang belum dibangun tetapi sudah masuk RUPTL.
Baca Juga:
PLN Siap Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2040 Lewat Kolaborasi Swasta
Apalagi, kata Sawung, PLTU di RUPTL yang belum dibangun masih banyak. Di sisi lain, etok energi dari PLTU yang ada juga sudah berlebih.
"Harusnya dibatalkan saja pembangunannya," ucapnya.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi pun berpendapat kebijakan Jokowi itu juga tidak menyelesaikan permasalahan lingkungan. Penyetopan PLTU baru tidak mengurangi emisi, karena PLTU lama masih beroperasi.
